Krusial.com — Wakil Bupati Aceh Selatan, H. Baital Mukadis, SE., menghadiri Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Bappeda, Selasa (7/4/2026).

Forum ini menjadi momentum penting menyelaraskan usulan hasil Musrenbang tingkat kecamatan dengan Rencana Kerja (Renja) seluruh OPD.

Dalam sambutannya, Wabup Baital Mukadis menegaskan tujuan utama forum tersebut adalah memastikan sinergi antar‑OPD sehingga tidak ada program yang berjalan tumpang tindih atau lepas kendali.

“Melalui forum ini, kita harus memastikan adanya sinergi antar‑OPD agar tidak ada program yang berjalan sendiri, sehingga prioritas pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal dari data yang diperoleh,” ujar Baital.

BACA JUGA
BNN Aceh Sebut Narkotika Jadi Ancaman Lintas Negara, Butuh Kerja Sama InternasionalPimpin Rapat Satgas PRR, Bupati Tarmizi Perintahkan Perkuat Mitigasi Banjir61 Peserta Aceh Barat Lulus Seleksi Magang dan Kerja ke Jepang

Wabup juga menyampaikan capaian makro terkini. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 mencapai sekitar 3 persen, angka kemiskinan turun menjadi 9,89 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,79 persen, dan Tingkat Pengangguran Terbuka turun ke 4,49 persen.

Untuk tahun 2027, Pemkab Aceh Selatan menetapkan target pembangunan yang lebih menantang. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,64 persen, menekan pengangguran menjadi 4,03 persen, serta menjaga ketimpangan (gini rasio) di angka 0,265.

“Untuk tahun 2027, kita menetapkan target yang lebih menantang. Kita menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,64 persen, menekan pengangguran hingga 4,03 persen, dan menjaga ketimpangan pada angka 0,265 persen,” ujar Baital.

Sesuai tema pembangunan tahun 2027 “Peningkatan Penerapan Syariat Islam, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Partisipatif”, Wabup menekankan beberapa prioritas utama yang menjadi acuan penyusunan program, antara lain:

  1. Penguatan penerapan Syariat Islam secara kaffah dan peningkatan kualitas pendidikan berbasis agama.

  2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas, merata, terkoneksi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.

  3. Peningkatan produktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kesiapan tanggap bencana.

  4. Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan efektif (good and clean government).

  5. Peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas.

Wabup Baital mengingatkan agar seluruh Kepala OPD dalam desk pembahasan nanti benar‑benar mempertajam program yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Saya meminta kepada seluruh kepala OPD agar dalam desk pembahasan nanti benar‑benar mempertajam program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat,” tekannya.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Gunakan data yang akurat dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD),” katanya menutup sambutannya.***