Krusial.con — Dugaan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah siswa setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur SPPG Ujung Padang Asahan, Kecamatan Pasie Raja, kini menjadi sorotan publik.
Selain aspek teknis dapur, perhatian juga mengarah pada profesionalitas pengawasan mutu pangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Koordinator Wilayah Gerakan Aktivis Muda Aceh (GAMA) Aceh Selatan, Zulfikri, menilai kasus ini perlu ditangani secara serius dan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa dalam program pangan publik, peran ahli gizi dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi kunci utama dalam memastikan keamanan makanan sebelum sampai ke tangan siswa.
“Ahli gizi dalam program seperti MBG bukan hanya menyusun menu atau menghitung kalori. Mereka juga memiliki tanggung jawab memastikan standar keamanan pangan, pengawasan proses produksi, hingga memastikan makanan aman dikonsumsi,” kata Zulfikri kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, munculnya dugaan makanan disimpan hingga berjam-jam sebelum dikonsumsi memunculkan pertanyaan publik mengenai pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) yang seharusnya diterapkan di dapur produksi.
Dalam sistem penyediaan makanan skala besar seperti MBG, kontrol terhadap waktu penyimpanan makanan (food holding time), suhu distribusi, serta penerapan cold chain menjadi faktor krusial untuk mencegah risiko kontaminasi.
Karena itu, Zulfikri mendesak Polres Aceh Selatan untuk melakukan pemeriksaan mendalam dan transparan guna memastikan ada atau tidaknya kelalaian dalam pengelolaan dapur MBG tersebut.
“Kami mendorong aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara komprehensif dan berbasis data. Jika memang ada kelalaian dalam pengawasan mutu pangan, maka harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.
Selain aparat kepolisian, ia juga meminta Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Aceh Selatan untuk bersikap transparan dalam menangani kasus tersebut, termasuk menyampaikan perkembangan investigasi dan evaluasi yang sedang dilakukan.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat memahami proses penanganan yang sedang berjalan dan tidak terjebak pada rumor atau asumsi yang belum terverifikasi.
“Kami berharap BGN Aceh Selatan dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai langkah evaluasi yang dilakukan, sehingga masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas,” kata Zulfikri.
Ia juga mengingatkan agar proses penanganan kasus ini tidak diwarnai intervensi dari pihak-pihak yang berpotensi mengaburkan fakta di lapangan.
“Kasus ini harus ditangani secara objektif dan profesional. Minimalisir intervensi pihak mana pun yang dapat memengaruhi proses pengungkapan fakta,” tegasnya.
Seperti diketahui, dapur MBG di SPPG Ujung Padang Asahan saat ini telah dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari proses evaluasi. Sementara itu, sampel makanan yang diduga dikonsumsi para siswa telah dikirim untuk diuji laboratorium oleh Dinas Kesehatan Aceh Selatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dan BPOM.
Hingga kini, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium resmi. Bagi Zulfikri, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan keamanan pangan dalam program MBG, terutama karena program tersebut menyasar kelompok paling rentan, yakni anak-anak sekolah.
“Dalam program gizi anak, yang diuji bukan hanya jumlah kalori, tetapi juga integritas sistem keamanan pangannya,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan