Krusial.com — Menanggapi ultimatum FORMAKI yang menudingnya “bungkam” dan menyembunyikan identitas pelaku pungli dalam program bantuan rumah, Hanzirwan Syah ST, atau Bang Iwan, menyampaikan pernyataan tegas. Ia menekankan bahwa pemberantasan pungutan liar harus dilakukan secara menyeluruh, tetapi dengan dasar yang kuat, bukan tekanan emosional dan spekulasi tak berdasar.
“Tidak ada satu pun laporan pungli yang kami abaikan. Setiap informasi kami cek, setiap nama kami telusuri. Tapi tindakan resmi tidak bisa diambil hanya karena ada ultimatum. Kita perangi pungli, tapi, dengan fakta, bukan dengan spekulasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Krusial, Sabtu (21/11/2025).
Bang Iwan menjelaskan bahwa identitas oknum yang disebut FORMAKI telah diverifikasi secara internal, dan hasilnya menunjukkan bahwa oknum tersebut bukan bagian dari struktur resmi Baitul Mal maupun tim pelaksana program. Ia menilai publik berhak mengetahui fakta yang sebenarnya, bukan gambaran yang dipotong-potong.
“Menuding tanpa verifikasi itu berbahaya. Jika ingin memberantas pungli, jangan sampai kita justru memulai langkah dengan cara yang tidak terukur dan asal bunyi,” tambahnya.
Ia menghargai pengawasan publik, namun mengingatkan bahwa elemen sipil juga harus berdiri di atas akurasi, bukan tekanan spekulasi. “Saya menghargai FORMAKI. Tapi jika ingin membantu penegakan hukum, serahkan data yang lebih lengkap, bukan ultimatum. Karena hukum berjalan dengan bukti, bukan dengan desakan,” katanya.
Bang Iwan memastikan bahwa ia terbuka untuk informasi dari pihak manapun dan siap membawa bukti ke ranah hukum. “Kita semua ingin hasil akhir yang bersih dan adil. Mari kita didik masyarakat dengan cara yang benar, laporkan dengan mekanisme resmi, dan biarkan proses hukum bekerja,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh narasi yang belum terkonfirmasi. “Masyarakat harus tenang. Jangan terprovokasi oleh potongan informasi. Jika ada pungli, silakan lapor, kami tindaklanjuti tanpa pandang bulu.”
Bang Iwan menegaskan bahwa ia tidak berkepentingan melindungi siapa pun, tapi ingin memastikan program bantuan tetap berjalan transparan dan tidak diseret ke ranah opini liar. “Ini bukan soal siapa yang paling lantang bicara. Ini soal siapa yang paling mampu membuktikan,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan