Krusial | Aceh Selatan — Konflik lahan di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di Gampong Seunebok Pusaka, menunjukkan ketegangan yang mendalam antara masyarakat lokal dan PT Agro Sinergi Nusantara (ASN). Warga yang telah lama mengklaim hak atas lahan seluas 165 hektar yang dikuasai oleh perusahaan tersebut merasa diabaikan dalam upaya penyelesaian sengketa yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun.

Aksi penyegelan lahan yang dilakukan oleh ratusan warga pada 26 April 2025 merupakan bentuk protes yang jelas terhadap penguasaan lahan oleh PT ASN. Dengan mendirikan “Posko Gerakan Masyarakat Seuneubok Pusaka,” warga tidak hanya menunjukkan komitmen mereka untuk memperjuangkan hak atas lahan, tetapi juga menciptakan pusat koordinasi dan edukasi mengenai hak-hak mereka dan lingkungan hidup.

Sejarah lahan ini berakar dari program transmigrasi yang dilaksanakan pada akhir 1980-an, di mana masyarakat lokal diberikan hak atas lahan untuk pertanian. Namun, konflik yang terjadi di Aceh pada tahun 1990-an menyebabkan banyak warga meninggalkan lokasi tersebut, dan lahan yang seharusnya menjadi milik mereka kemudian dikelola oleh perusahaan perkebunan.

Meskipun ada pengakuan dari pemerintah mengenai luas lahan yang dikuasai oleh PT ASN, masyarakat tetap berpegang pada klaim mereka bahwa lahan yang diserobot lebih luas dari yang diakui. Upaya mereka untuk mendapatkan kembali hak atas lahan ini telah dilakukan melalui berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan.

BACA JUGA
BNN Aceh Sebut Narkotika Jadi Ancaman Lintas Negara, Butuh Kerja Sama InternasionalPimpin Rapat Satgas PRR, Bupati Tarmizi Perintahkan Perkuat Mitigasi BanjirSTAIN Meulaboh Serahkan Dugaan Kekerasan Seksual ke Itjen Kemenag, Tim Itjen Bakal Turun ke Kampus

Kesepakatan yang dicapai pada aksi 26 April 2025 menunjukkan adanya kemajuan, meskipun manajemen PT ASN masih enggan menandatangani surat kesepakatan. Janji manajer perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu 100 hari menjadi harapan bagi masyarakat Seuneubok Pusaka. Namun, ketidakpastian tetap ada, dan warga akan terus berjuang untuk mendapatkan kembali hak mereka atas lahan yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama bertahun-tahun.

Situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka di tengah kepentingan perusahaan dan kebijakan pemerintah. Keberanian dan ketahanan warga Seuneubok Pusaka dalam menghadapi konflik ini patut dicontoh, dan dukungan dari berbagai pihak akan sangat penting dalam menyelesaikan sengketa ini secara adil.***