Krusial | Surabaya — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa merencanakan dua Rumah Sakit akan dijadikan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) atau Hospital Based bagi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Prodi Bedah Saraf dan Prodi Radiologi. Dua rumah sakit tersebut adalah RSUD Dr Soetomo (RSDS) di Surabaya dan RSUD Dr Saiful Anwar (RSSA) di Malang.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa rencana ini hasil audensi bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di Gedung Adhyatma, Kantor Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, Minggu (13/4/2025). Pihaknya optimis bahwa program RSPPU ini akan menjadi momen pembenahan ekosistem bukan hanya pendidikan kedokteran, tetapi juga pembenahan tata kelola Rumah Sakit di Jawa Timur.
“Ini akan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola rumah sakit bukan hanya pendidikan kedokteran kita. InsyaAllah Ini jadi momen bagi kita untuk berbenah,” kata Khofifah kepada awak media pada Selasa (15/4/2025)
Ini bukan tanpa alasan, menurutnya Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis masuk pada pendidikan klinis – profesi.
“Oleh sebab itu, akan lebih tepat jika masuk dalam regulasi Kementrian Kesehatan,” imbuhnya.
Khofifah juga menyampaikan bahwa ini mengutip arahan dari Menkes Budi, bahwa proses pendidikan kedokteran khususnya yang spesialis di luar negeri lazim dilakukan secara hospital based. Sementara saat ini proses pendidikan di Indonesia dilakukan secara akademik atau dalam bentuk university based.
“Hospital based residential program seyogyanya dapat menjadi suplementer dan bukan kompetitor University based residential program. Ini karena output lulusan dari RSPPU yang dimasukkan dalam program LPDP, adalah fokus pada rekruitmen dan distribusi dokter-dokter spesialis tersebut di daerah terpencil dan tertinggal. Yang tujuannya adalah mengisi kesenjangan jumlah serta distribusi dokter spesialis di daerah,” jelasnya.
Perlu adanya penekanan dan keseriusan, Pemprov Jatim dalam program RSPPU ini juga berseiring dengan visi besar dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Utamanya terkait kebutuhan terhadap pemerataan layanan kesehatan baik dokter umum dan spesialis, yang hingga saat ini terkesan mahal dan lama prosesnya,” ungkapnya.
Maka dari itu, diperlukan keseriusan dan pemikiran mendalam dalam menerjemahkan visi misi Presiden Prabowo.
Hal ini tidak lain sebagai upaya meningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Jawa Timur dan Indonesia. “Tentu dalam prosesnya harus dicari bersama titik-titik equilibrium-nya,” pungkasnya. (Prayitno)
Tinggalkan Balasan