Krusial.com — Dugaan pelanggaran hak pekerja di PT Indonesia Epson Industry (IEI), Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, menjadi perhatian Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah meminta manajemen perusahaan memberikan penjelasan terkait sejumlah persoalan hubungan industrial, mulai dari upah yang belum dibayarkan hingga dugaan pelecehan seksual dalam proses rekrutmen.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mendatangi langsung perusahaan tersebut pada Senin (9/11/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk mengklarifikasi laporan pekerja sekaligus memastikan penanganan persoalan ketenagakerjaan berjalan sesuai ketentuan.
Persoalan tersebut sebelumnya diadukan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI) kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Aduan itu disampaikan dalam audiensi bersama Wamenaker di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada 29 Oktober 2026.
Tindak lanjut atas laporan tersebut juga telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan melalui penerbitan Nota Pemeriksaan I kepada PT Indonesia Epson Industry.
Dalam pertemuan dengan pihak perusahaan, Afriansyah menyoroti sejumlah persoalan yang dilaporkan pekerja. Di antaranya menyangkut status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pembayaran upah, prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diduga tidak sesuai aturan, hingga dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja.
“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan,” ujar Afriansyah.
Kunjungan tersebut turut didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Ismail Pakaya serta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri.
Hadir pula Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Ida Farida dan jajaran Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.
Selain meminta klarifikasi, Kemnaker juga berencana mempertemukan manajemen PT IEI dengan perwakilan pekerja di kantor kementerian. Dialog tersebut diharapkan dapat menjadi jalan untuk membahas berbagai persoalan sekaligus mencari penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Afriansyah turut mengingatkan perusahaan agar memenuhi hak pekerja, terutama terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perusahaan juga diminta menghormati kebebasan berserikat serta memastikan setiap proses PHK dilakukan sesuai prosedur hukum.
“Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak,” katanya.
Menurut Afriansyah, keberlangsungan investasi tidak boleh mengesampingkan perlindungan terhadap pekerja. Iklim usaha yang kondusif harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak, keselamatan, dan kesejahteraan tenaga kerja.
“Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja,” tegasnya. ***

Tinggalkan Balasan