Di tengah dinamika mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, satu nama tetap bertahan pada posisinya. Ia adalah Syamsul Bahri, SH, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Selatan, yang hingga kini masih dipercaya mengemban amanah mengelola keuangan daerah.
Sejak dilantik pada Desember 2019, Syamsul Bahri telah melewati berbagai dinamika pemerintahan, pergantian kepemimpinan daerah, hingga tantangan pengelolaan fiskal yang terus berubah. Di balik sosoknya yang dikenal sederhana dan murah senyum, tersimpan pengalaman panjang sebagai birokrat yang tumbuh dari jenjang paling bawah hingga akhirnya memimpin salah satu organisasi perangkat daerah paling strategis di Aceh Selatan.
Bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh Selatan, nama Syamsul Bahri bukanlah sosok baru. Sebagian besar perjalanan kariernya dihabiskan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengalaman tersebut membuatnya memahami secara mendalam mekanisme penyusunan anggaran, pengelolaan kas daerah, hingga proses pertanggungjawaban keuangan pemerintah.
Kepercayaan yang terus diberikan kepadanya tidak lepas dari peran BPKD sebagai jantung pengelolaan keuangan daerah. Setiap kebijakan pembangunan, pelayanan publik, hingga pelaksanaan program pemerintah bergantung pada tata kelola keuangan yang tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Salah satu momen penting dalam perjalanan pengabdiannya adalah ketika Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan daerah. Saat penghargaan tersebut diterima, Syamsul Bahri turut mendampingi Bupati Aceh Selatan sebagai kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.
Capaian itu bukan hanya menjadi prestasi pemerintah daerah secara keseluruhan, tetapi juga mencerminkan pentingnya konsistensi dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel.
Menjelang mutasi pejabat eselon II yang kembali dilakukan beberapa waktu lalu, nama Syamsul Bahri sempat disebut-sebut akan ikut bergeser. Berbagai spekulasi muncul seiring penyegaran birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah. Namun, hingga pelantikan usai, ia tetap berada di kursi Kepala BPKD.
Keputusan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah masih menjadi salah satu pertimbangan penting di tengah proses reformasi birokrasi yang sedang berlangsung.
Kini, ketika masa purnatugas semakin dekat, Syamsul Bahri masih menjalankan tugasnya dengan ritme yang sama. Pengalaman panjang, pemahaman terhadap sistem keuangan daerah, serta kesinambungan kerja menjadi modal yang terus dibawanya dalam mengawal pengelolaan anggaran Kabupaten Aceh Selatan.
Pada akhirnya, perjalanan Syamsul Bahri menggambarkan bahwa dalam birokrasi, tidak semua keberhasilan lahir dari sorotan publik. Sebagian justru tumbuh dari konsistensi, ketelitian, dan pengabdian yang dijalani bertahun-tahun di balik meja kerja, memastikan setiap proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi pembangunan Aceh Selatan.
Tinggalkan Balasan