Krusial.com — Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Rio Johan Putra, mengingatkan, bahwa swasembada pangan bukan sekadar program teknis. Menurutnya, persoalan pangan adalah inti dari kemerdekaan dan keberlangsungan hidup bangsa di tengah tantangan global.
Ia menilai, Presiden Prabowo telah menempatkan pangan sebagai hak dasar rakyat sekaligus fondasi kedaulatan nasional. “Dengan perspektif ini, swasembada pangan bukan jargon politik, tetapi strategi survival negara,” kata Rio seperti dikutip Krusial.com dari RRI.co.id, pada Kamis (4/9/2025).
Rio melihat arah kebijakan pemerintah saat ini lebih menyentuh akar persoalan ketersediaan pangan dalam negeri.
Langkah konkret tampak dari penetapan harga gabah Rp6.500 per kilogram, perluasan lahan, hingga penguatan food estate.
Program makanan bergizi gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil juga menjadi perhatian khusus.
“Ini menegaskan bahwa swasembada pangan ditempatkan sebagai prioritas, demi petani sejahtera dan masyarakat rentan terlindungi,” ujarnya.
Ia menilai, hal menarik lain terlihat dari pelibatan aparat keamanan dalam mengawal distribusi pangan. Peran Dandim dan kepolisian diarahkan mencegah praktik curang, spekulasi harga, dan memastikan distribusi berjalan adil.
“Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi kunci agar hasil program benar-benar dirasakan rakyat,” ucap Rio.
Selain itu, pemberdayaan desa melalui lumbung pangan serta konversi lahan tidur menjadi produktif sangat relevan.
Menurutnya, agar program berkelanjutan, ada empat hal penting yang perlu diperkuat.
Modernisasi teknologi pertanian, insentif petani, pelibatan generasi muda, serta pemberantasan mafia pangan harus dijalankan konsisten.
Rio menegaskan, mafia pangan bukan hanya melemahkan pasar, tapi juga mengancam kedaulatan negara. Karena itu, ia menilai, pengawasan distribusi dan penegakan hukum tegas tetap menjadi keharusan yang melibatkan aparat secara transparan.
Dengan pengawasan kuat, insentif tepat, teknologi modern, dan peran generasi muda, swasembada bisa berjalan berkelanjutan.
“Presiden Prabowo bukan hanya simbol kedaulatan, tetapi juga motor kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Ia menilai, capaian ini berbeda dengan era Presiden Joko Widodo yang menitikberatkan pembangunan pada infrastruktur.
“Jalan tol, pelabuhan, irigasi, hingga sea toll road memberi fondasi, meski program food estate menghadapi tantangan teknis dan ekologis,” ujarnya.***
Tinggalkan Balasan