Krusial.com — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menyatakan sebanyak 30 ribu Manajer Koperasi Desa Merah Putih yang lolos seleksi akan diangkat sebagai pekerja kontrak atau pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Menurut Zulhas, pembayaran gaji para manajer tersebut nantinya dilakukan melalui Agrinas. Namun, pemerintah masih menyiapkan skema pendanaannya.
“Gaji nanti akan disampaikan Kementerian Keuangan pada saatnya,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Sebagai Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Zulhas menjelaskan para manajer akan menjalani masa kerja kontrak selama dua tahun sebelum nantinya menjadi pengelola koperasi secara penuh.
Selama dua tahun pertama, mereka akan bekerja di bawah Agrinas sebagai pegawai kontrak.
“Karena pegawai Agrinas, tentu Agrinas Pangan yang akan membayar. Tapi uangnya dari mana, itu nanti akan dijelaskan dalam skema berikutnya,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan bahwa sistem penggajian akan mengikuti mekanisme Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Karena ini pegawai BUMN, tentu akan mengikuti skema BUMN. Ini bukan seleksi CPNS maupun PPPK,” ujarnya.
Seleksi Manajer Koperasi Desa Merah Putih dibuka untuk lulusan diploma hingga sarjana dari semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75.
Selain merekrut manajer koperasi, pemerintah juga membuka seleksi Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih sebanyak 5.476 formasi yang akan ditempatkan di PT Agrinas Jaladri Nusantara.
Dengan demikian, total formasi yang dibuka pemerintah mencapai 35.476 posisi.
Hingga penutupan pendaftaran pada 25 April 2026, jumlah pelamar tercatat mencapai 639.732 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 483.648 pelamar telah melengkapi persyaratan administrasi.
Saat ini proses seleksi memasuki tahap tes kompetensi yang berlangsung pada 3–12 Mei 2026 menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci skema pembayaran gaji bagi puluhan ribu pegawai tersebut. Ia menyebut alokasi anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu masih dalam pembahasan pemerintah.***
source: tempo.co
Tinggalkan Balasan