BANDA ACEH – Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) kembali melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, Selasa (22/02/2022).
Kehadiran Ketua Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) yang diketuai, Ahyadin Anshar dan jajaran pengurus ini disambut hangat oleh Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya.
“Kita sangat mengapresiasi kinerja BPKP Aceh yang sedang melakukan audit investigasi (AI) dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap sepuluh kasus di tahun 2022 yang diantaranya ialah korupsi di Pertanahan tiga kasus, dana desa (DD) tiga kasus, bantuan sosial, bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan operasional kesehatan (BOK) dan terakhir Kapal,” ujar Ahyadin, usai pertemuan.
Selain bersilaturahmi, imbuhnya, kunjungannya ke gedung BPKP, juga berkaitan dengan tanggungjawab HAMAS juga dalam rangka berdiskusi berbagai aspek stabilitas, normalitas situasi sosial masyarakat dalam semua dimensinya, baik itu ekonomi, budaya, politik, sosial dan pendidikan di Indonesia terkhususnya di daerah Aceh.
Sementara Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya juga berharap kepada seluruh Mahasiswa Aceh Selatan dan Aceh terkhususnya agar menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif dan mandiri. Dia juga memupuk semangat dan memberikan berbagai kisah inspiratif kepada mahasiswa yang hadir.
“Jangan hanya menghabiskan waktu duduk di warung kopi tanpa adanya produktifitas yang dihasilkan sama sekali,”ucapnya.
Pasca Silatuharami, secara terpisah HAMAS juga menyatakan sikap bahwa :
- Siap mendukung dan bersinersi dg BPKP untuk mengawal proyek multiyears agar sesuai dengan spek sehingga masyarakat tidak tidak dirugikan, apalagi penggunaan material yang tidak sesuai dan volume yang tidak sesuai dapat merugikan masyarakat. Sebagai contoh, jalan lokop yang hari ini justru menimbulkan persoalan, begitu juga jalan trumon buloh seuma yang merupakan kerinduan lama masyarakat di kemukiman bulohseuma Aceh Selatan;
- Siap bersama-sama mengawal hasil audit investigasi kerugian negara terkait kasus beasiswa yang telah lama diserahkan BPKP agar cepat dituntaskan sesuai proses dan prosedur hukum yang berlaku;
- Siap mendukung BPKP agar mendorong Pemerintah Aceh untuk segera menindaklanjuti temuan BPK RI TAHUN 2021 sebagaimana surat yang telah disampaikan Pansus DPRA;
- Mendukung BPKP untuk mendorong tindak lanjut persoalan indikasi penyalahgunaan anggaran penanganan covid-19 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat dilakukan audit investigasi lebih lanjut. Sebagai contoh penggunaan DID Covid-19 untuk budidaya udang vaname di Aceh Selatan yang terindikasi berpotensi terjadinya mark up, penggunaan BTT Covid-19 tahun anggaran 2020 di Aceh Selatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan berpotensi fiktif, serta sejumlah persoalan lainnya;
- Mendukung BPKP agar terus mendorong Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah secara transparan, akuntabel dan bebas dr korupsi.
Demikianlah pernyataan sikap yang disampaikan HAMAS, sebagai elemen mahasiswa dan pemuda kita siap mendukung dan bersinergi dengan BPKP perwakilan Aceh demi mewujudkan pembangunan yang baik, akuntabel dan bebas dari korupsi.
