Krusial.com — Pemerintah memastikan revisi Undang-Undang Penyiaran tidak akan membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, termasuk kreator konten, pelaku UMKM, dan pengguna media sosial. Pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran diarahkan untuk menyesuaikan perkembangan industri digital sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mengatakan, perubahan pola konsumsi informasi menuntut adanya pembaruan regulasi penyiaran. Namun, pemerintah menilai perlu ada batas yang jelas antara aktivitas masyarakat dalam membuat konten pribadi dan kegiatan penyiaran yang dijalankan secara profesional.

Menurut Angga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Saat ini, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat informasi, tetapi juga memiliki kemampuan memproduksi dan menyebarkan konten kepada jutaan pengguna melalui platform digital.

“Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,” kata Angga dalam acara pembubuhan paraf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Penyiaran di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Ia menegaskan, akun media sosial pribadi, vlog keluarga, hingga konten promosi UMKM tidak serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Pemerintah, kata dia, lebih mengarahkan pengaturan terhadap kanal digital yang menjalankan aktivitas penyiaran secara profesional, memiliki struktur redaksi, jadwal tayang, jangkauan luas, serta model bisnis yang menyerupai lembaga penyiaran konvensional.

“Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran,” ujarnya.

Selain menjaga ruang kebebasan berekspresi, pemerintah juga memasukkan perlindungan anak dari paparan konten berbahaya sebagai salah satu perhatian dalam penyusunan DIM RUU Penyiaran.

Langkah tersebut mencakup perhatian terhadap pembatasan akses berdasarkan usia, mekanisme verifikasi usia, hingga transparansi algoritma platform digital. Pemerintah ingin memastikan sistem distribusi konten turut mempertimbangkan aspek keselamatan anak di ruang digital.

“Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” kata Angga.

Di sisi lain, revisi regulasi tersebut juga diarahkan untuk menciptakan persaingan yang lebih seimbang antara lembaga penyiaran konvensional dan platform digital. Selama ini, televisi dan radio memiliki kewajiban terkait standar isi siaran, perpajakan, serta ketenagakerjaan.

Sementara itu, perkembangan industri digital menghadirkan tantangan baru dalam penerapan standar dan tanggung jawab bagi pelaku usaha di sektor penyiaran.

Angga menyebut pemerintah ingin membangun persaingan yang adil dengan menerapkan standar setara bagi pelaku industri yang memiliki karakteristik dan skala usaha serupa. Namun, kreator pemula dan pelaku UMKM tetap harus mendapatkan ruang untuk berkembang.

“Regulasi baru ini akan menciptakan level playing field dan fair competition. Yang sama-sama profesional, diatur dengan standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang tumbuh,” ungkapnya.

Penyusunan DIM tersebut melibatkan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan substansi perubahan UU Penyiaran tidak bertentangan dengan regulasi lain, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Pers, dan UU Cipta Kerja.

Angga menegaskan, pembubuhan paraf DIM menjadi tanda kesepahaman pemerintah sebelum memasuki tahap pembahasan bersama DPR. Meski demikian, sejumlah substansi masih terbuka untuk dibahas lebih lanjut dalam proses legislasi.

“Paraf dari Bapak/Ibu Menteri hari ini bukan berarti semua isu selesai, tapi berarti Pemerintah sudah satu suara untuk masuk ke pembahasan DPR,” pungkasnya. ***