Krusial.com — Perombakan jabatan di lingkungan Bareskrim Polri menjadi perhatian di tengah penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 32 perwira mendapat penugasan baru, mulai dari jabatan direktur hingga pengawas penyidikan.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026. Dari jumlah tersebut, terdapat satu Irjen Pol, tiga Brigjen Pol, 24 Kombes Pol, dan empat AKBP.
Perubahan jabatan ini mencakup sejumlah direktorat strategis, termasuk Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus), Direktorat Tindak Pidana Narkoba, serta Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyebut mutasi sebagai bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga efektivitas dan kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.
“Hal ini juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal seiring dengan perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks,” kata Isir dalam siaran persnya, Senin (9/11/2026).
Sejumlah pergeseran jabatan turut menyentuh perwira yang sebelumnya bertugas di bidang siber. Kombes Pol Ferdy Irawan, yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Pidsiber Bareskrim, kini dipercaya menjadi Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus.
Posisi tersebut sebelumnya diisi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira yang kini bergeser menjadi Kabagmindik Rowassidik Bareskrim Polri.
Di Dittipidum, Kombes Pol Roland Ronaldy ditunjuk sebagai wakil direktur setelah sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim. Sementara Kombes Pol Andi Sinjaya dipercaya sebagai Kasubdit II dan Kombes Pol Fery Nur Abdullah sebagai Kasubdit III Dittipidum.
Penguatan fungsi pengawasan penyidikan juga terlihat dalam mutasi tersebut. Kombes Pol Shobarmen ditunjuk sebagai Pengawas Penyidikan Kepolisian Utama Tk II Bareskrim Polri, sedangkan AKBP Eko Susanda mendapat jabatan Pengawas Penyidikan Kepolisian Madya Tk III.
Perombakan ini berlangsung ketika Bareskrim tengah menangani perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo. Kasus tersebut diungkap pada 3 November 2026 dengan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Targetnya disebut mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Dalam penyidikan, polisi menemukan dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur dan verifikasi sebagaimana mestinya. Bahkan, sejumlah berkas hasil penyadapan diduga dihapus pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Perkembangan perkara berlanjut pada 5 November 2026. Bareskrim menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat. Ia diduga memberikan persetujuan terhadap aktivitas penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan.
Bareskrim juga telah mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan tersebut kini masih menjalani proses asesmen.
Di tengah penyidikan yang berkembang, mutasi puluhan perwira tersebut menjadi perhatian karena menyentuh sejumlah posisi penting dalam struktur Bareskrim, termasuk bidang penyidikan dan pengawasan internal. Meski demikian, belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait perombakan tersebut menyangkut dengan penyadapan Presiden Prabowo. ***

Tinggalkan Balasan