Krusial.com| Aceh Selatan – Kapolres Aceh Selatan, AKBP. Nova Suryandaru mengikuti kegiatan Vidcon Rapat Koordinasi dengan Menteri dalam Negeri terkait pembahasan langkah pengendalian inflasi di daerah.
Rakor tersebut dilaksanankan sebagai tindak lanjut dari arahan presiden RI bertempat di ruang rapat Setdakab, Tapaktuan, Senin(14/11/2022).
Terlihat dalam rapat virtual tersebut hadir mewakili Bupati Aceh Selatan Asisten I, Kamarsyah S.Sos, Dandim 0107 Aceh Selatan Letkol Arh. Helmy Ariansyah, SE, Kajari Aceh Selatan diwakili oleh Kasi Datun Dely Kurnia P, SH, Asisten II Sekdakab H.T Darisman, S.E, Kadis perhubungan Aceh Selatan diwakili Kabid Sapras T. Rahmat, Kadis Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM T. Harida Haslim, S.E, Kadis Pertanian, H. Nyaklah dan Ketua KADIN Kabupaten Aceh Selatan Khaidir Amin. SE.
Dalam penyampaiannya Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti pengarahan Presiden RI.
” Dalam penyampaian tersebut Presiden menyampaikan agar kami setiap sepekan sekali melaporkan masalah inflasi, karena memang sekali lagi inflasi ini menjadi persoalan Global yang berdampak kepada Indonesia,” ucap Tito dalam Rakor tersebut.
Mantan Kapolri ini menambahkan banyak negara yang sudah naik terus inflasinya, bahkan mencapai di atas 30%, hingga mengganggu sistem ekonomi negaranya, namun di negara Asia seperti Lebanon 162%, Sri Lanka 60%, sistem politiknya sudah mulai terganggu.
” Alhamdulillah Indonesia mengalami penurunan menjadi 5,71% atau minus 0,11%, ini adalah prestasi luar biasa dan saya berkeyakinan di samping usaha pemerintah pusat ini kontribusi dari pemerintah daerah kita, bekerja bersama-sama inilah yang membuat angka yang menjadi turun,” sebut Tito Karnavian.
Oleh karena itu Tito mengatakan agar kebersamaan ini harus terus dilanjutkan untuk menjaga agar harga-harga barang dan jasa tetap terkendali, untuk dapat menstabilisasi keamanan dan politik Indonesia.
Menteri Dalam Negeri juga menjelaskan yang paling penting dalam menangani Inflasi adalah pengetahuan kepala daerah dan Forkopimda terkait apa itu inflasi, faham dan punya keinginan untuk mengendalikan inflasi.
” Saya meminta inflasi dijadikan nomor satu atau menjadi prioritas, karena ancaman itu riil di daerah lain atau di negara lain,” ucap Tito.
Mendagri menegaskan, Pemerintah tidak ingin menakuti masyarakat dan jangan juga berlebihan terhadap komunikasi publik jadi terkesan menakuti, kondisi ekonomi sangat tergantung pada pernyataan pejabat, sambil kita bekerja. Selain itu memahami data sangatlah diperlukan bagi kepala daerah, sehingga kepala daerah bekerja sama dengan forkopimda untuk dapat mencari solusi.
” Apabila pemerintah daerah tidak mampu menangani maka akan dilakukan intervensi dari pemerintah pusat, kita semua memonitor, Mendagri memonitor, badan penanganan pangan juga monitor, BPS monitor, BPKB memonitor, semua memonitor trend atau dinamika kenaikan barang dan jasa,” ulas Tito.
Dalam rakor tersebut, Tito juga menyampaikan permasalahan varian baru covid-19, yaitu XDD, yang pada saat ini di luar negeri sangat cepat perkembangannya menyerang kondisi tubuh, seperti yang terjadi di negara Jepang, Korea selatan, Australia.
” Karena itu saya meminta agar diaktifkan kembali PPKM level, dan kemudian instruksi Mendagri agar menggalakkan kembali pemakaian masker di tempat-tempat keramaian, hal ini sesuai dengan hasil rapat kita dengan presiden RI, saya menghimbau agar mempercepat vaksinasi Booster,” tutup Mendagri.
Tinggalkan Balasan