Krusial.com — Pemerintah memutuskan meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Kebijakan tersebut menyasar pegawai dari berbagai sektor profesi dan akan dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

Keputusan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai mengikuti rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Penataan status tersebut mencakup sejumlah kelompok profesi, mulai dari dosen, petugas pemadam kebakaran, personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis dan pelaksana lainnya.

Prasetyo mengatakan, peningkatan status ini merupakan bagian dari proses penataan aparatur sipil negara (ASN) yang dibahas pemerintah bersama DPR RI. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap sesuai kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

“Selain perubahan status, pemerintah juga membuka kesempatan bagi PPPK Penuh Waktu dari berbagai sektor tersebut untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027,” ujar Prasetyo.

Kesempatan itu menjadi bagian lain dari kebijakan penataan ASN yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Namun, mekanisme, persyaratan, serta tahapan pelaksanaan seleksi CPNS tetap perlu mengacu pada ketentuan resmi pemerintah.

Dalam konferensi pers itu, Prasetyo didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto. ***