Krusial | Jakarta – Ada sejumlah pihak yang diduga menggoreng dan mencari keuntungan dengan memanfaatkan isu boikot yang didengungkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap produk yang diduga terafiliasi dengan Israel, sehingga justru merugikan pengusaha nasional hingga tenaga kerjanya.
Hal itu disampaikan mantan Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) yang juga Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, dalam keterangan tertulisnya yang diterima InfoPublik, pada Rabu, 13 Maret 2024.
“Semua pengusaha sama dengan MUI. Kita juga mengutuk kejahatan terhadap kemanusian atau genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Posisi kita sudah jelas, tapi menggoreng isu boikot itu saya kira tidak tepat dan merugikan kita semua,” ujar Hariyadi Sukamdani.
Menurutnya, kata-kata perusahaan terafiliasi yang terus didengungkan MUI dalam seruan boikotnya terhadap produk-produk Israel hingga memasuki Ramadan ini membuat bingung masyarakat. Apalagi MUI menyerahkan sepenuhnya nama dari produk-produk itu ke masing-masing masyarakat.
Hariyadi mengatakan, sikap MUI itu yang menyerahkan daftar dari produk-produk terafiliasi Israel kepada masing-masing individu masyarakat untuk memprosesnya itu justru banyak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan pesaingnya.
“Nah, yang terjadi di lapangan justru ada pihak- pihak tertentu yang memanfaatkan situasi itu dengan mengeluarkan suatu list. Itulah kemudian yang menjadi masalah besar di kalangan pengusaha dan tenaga kerja juga,” katanya.
Menurut Hariyadi, di sektor hotel dan restoran keluarnya daftar-daftar produk boikot itu sudah menyebabkan penurunan pendapatan hingga 25 – 70 persen tergantung lokasinya. “Itu kemudian menjadi masalah serius di mana per Desember 2023 lalu sudah kita record, ada seribu orang yang terpaksa terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena memang turunnya sangat luar biasa,” tuturnya.
Dia menegaskan semua perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, sudah dikonfirmasi menyatakan tidak ikut dalam permasalahan geopolitik yang terjadi di Gaza. Apalagi, tambah Haryadi, mereka hanya pemegang lisensi di Indonesia atau franchise yang sudah berinvestasi banyak di Indonesia. “Jadi, kalau sampai head office-nya macam-macam, mereka pasti akan komplain berat,” tegasnya.
“Jadi, yang kita ingin luruskan bahwa jangan sampai nanti gerakan kita mengkategorikan terafiliasi (bila tidak) dengan tidak berhati-hati, itu bisa merugikan kita sendiri,” tambahnya.
Dia juga melihat isu-isu boikot itu sudah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk persaingan dagang. “Kami juga monitor kenapa kok itu konsisten terus boikot-boikot. Perlu kita antisipasi bahwa ada juga pemain lokal yang memanfaatkan untuk menghajar saingannya. Itu kita cek buzzer-buzzer-nya. Jadi, ada yang memanfaatkan dalam hal persaingan dan itu perlu kita lihat juga secara bijak,” ungkapnya.
Menurut Haryadi lagi, perusahaan multinasional itu mempunyai standing point yang sama, yaitu mereka menentang terhadap pelanggaran HAM. “Sehingga, bantuan-bantuan kemanusiaan itu pasti mereka lakukan, nggak hanya di dalam negeri saja, mereka sangat aktif begitu juga dengan kondisi-kondisi kemanusiaan lainnya,” terangnya.
Hariyadi juga menyayangkan situasi yang sudah mulai membaik saat ini, tidak lagi diganggu lagi dengan ada yang memelintir-melintir isu boikot itu. “Kita harus luruskan dan juga sudah meminta teman-teman untuk juga melakukan edukasi. Mudah-mudahan dalam situasi yang seperti ini masyarakat juga sudah bisa lebih memilah-memilah informasi yang ada,” ujarnya.
“Yang namanya korporasi itu mereka tidak ada sama sekali kepentingan dengan preferensi politiknya. Apalagi perusahaan yang terkait dengan multinasional, itu selalu mereka akan menjaga nilai-nilai yang transparan, nilai-nilai yang tidak melanggar daripada HAM,” pungkasnya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI, M. Ziyad, menyampaikan bahwa MUI tidak pernah membuat daftar dari produk-produk yang disebutkan sebagai afiliasi Israel.
Sebelumnya, Ekonom Mumtaz Foundation dan dosen senior bidang sejarah ekonomi di Institut Agama Islam Tazkia, Dr Nurizal Ismail, juga menyatakan hal senada.
Menyikapi konflik yang terjadi di jalur Gaza, dia menyuarakan agar masyarakat Indonesia lebih bijaksana dengan tidak melakukan hal-hal yang justru merugikan bangsa sendiri seperti halnya aksi boikot terhadap produk-produk tertentu.
Dia pun mengingatkan agar masyarakat sebaiknya berhati-hati juga terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang hanya memanfaatkan konflik Gaza itu, untuk tujuan persaingan usaha semata.
“Jadi, kita perlu pintar-pintar untuk membaca kembali. Tidak hanya secara emosional kita muncul langsung boikot. Kita harus membaca kembali, merinci kembali secara jelas, sehingga tidak merugikan orang banyak,” pungkasnya.***
Baca dan cari artikel, berita serta konten lainnya di Google News
Tinggalkan Balasan