Krusial.com – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh bersama unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat koordinasi di Banda Aceh, Rabu (26/8/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis daerah, terutama penguatan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan DPRA dalam mempercepat penyelesaian berbagai agenda pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian adalah percepatan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025 serta persiapan penyusunan APBA Tahun Anggaran 2027.

Wagub Fadhlullah mengatakan, koordinasi antara pemerintah daerah dan legislatif diperlukan untuk memastikan proses penganggaran serta pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai target.

BACA JUGA
Plt Sekda Aceh Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Kantor PWI AcehPlt Sekda Taufik Minta Rehab-Rekon Pascabencana Aceh DipercepatPlt. Sekda Dorong Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana Hidrometeorologi Aceh

“Koordinasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan proses penganggaran dan program pembangunan dapat berjalan tepat waktu, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi ini perlu terus kita perkuat,” ujar Dek Fadh.

Selain membahas agenda penganggaran dan regulasi daerah, pertemuan tersebut juga membicarakan sejumlah persoalan strategis lainnya, termasuk upaya menjaga stabilitas sosial serta memperkuat koordinasi pemerintah dalam merespons berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Dek Fadh menegaskan, Pemerintah Aceh dan DPRA memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif serta berbagai program pembangunan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Aceh dan DPRA memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan program pembangunan dapat direalisasikan dengan baik. Kita ingin setiap proses yang dilakukan bersama benar-benar bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Ketua DPRA Zulfadli atau Abang Samalanga, Wakil Ketua DPRA Ali Basrah dan Saifuddin Muhammad atau Yah Fud, serta sejumlah ketua fraksi dan anggota DPRA.

Dari Pemerintah Aceh turut hadir Plt. Sekretaris Daerah Aceh Taufik, Kepala BPKA Diwarsyah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat, unsur Bappeda Aceh, serta sejumlah pejabat terkait.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara eksekutif dan legislatif, khususnya dalam memastikan agenda pemerintahan, penganggaran, dan pembangunan Aceh dapat berjalan secara terkoordinasi serta tepat waktu.***