Krusial.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menggelar konferensi pers di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2026), guna menjelaskan hasil pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman terkait dukungan anggaran penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Konferensi pers tersebut turut didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman dan Nurlis Effendi.
Dalam keterangannya, M. Nasir mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian RI mengalokasikan dukungan anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk pemulihan sektor pertanian di Aceh, khususnya sawah dan perkebunan yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Ia menjelaskan, dari total anggaran tersebut, Rp515 miliar berada pada Satuan Kerja (Satker) Daerah, yang terdiri atas alokasi untuk Pemerintah Aceh sebesar Rp9,7 miliar dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp505,3 miliar. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran tersebut telah mencapai 50,3 persen.
Sekda menegaskan bahwa dana yang berada pada Satker Daerah tidak ditempatkan di kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota.
“Dana tersebut berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan, sehingga tidak masuk ke kas pemerintah daerah,” jelas M. Nasir.
Sementara itu, sekitar Rp2 triliun lainnya berada pada Satker Pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, pembibitan tanaman pertanian dan perkebunan, termasuk benih padi, jagung, serta bibit kopi, kelapa, kakao, dan karet.
Menurut M. Nasir, bantuan senilai Rp2 triliun tersebut disalurkan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk program maupun barang yang langsung diterima oleh para penerima manfaat dari Kementerian Pertanian.
Saat ini, pelaksanaan program masih berada pada tahap pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, serta proses pembibitan, sedangkan sebagian alat dan mesin pertanian telah diterima langsung oleh pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan data yang dipaparkan, bencana hidrometeorologi telah mengakibatkan 57.485 hektare sawah terdampak di Aceh, terdiri atas 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, serta 120 hektare sawah hilang.
Hingga saat ini, upaya optimalisasi lahan dan rehabilitasi terhadap sawah dengan kategori rusak ringan hingga rusak sedang telah mencakup 40.852 hektare.
Di sektor perkebunan, luas lahan terdampak mencapai 60.438 hektare. Dari jumlah tersebut, proses pemulihan sedang berlangsung pada 40.418 hektare melalui tahapan pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan. Program tersebut dilaksanakan oleh Satker Pusat dan Balai Kementerian Pertanian di Medan.
Melalui konferensi pers tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dan pemulihan sektor pertanian terus berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementerian Pertanian.
Pemerintah berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai skema pendanaan, mekanisme penyaluran bantuan, serta perkembangan pelaksanaan program pemulihan sektor pertanian pascabencana hidrometeorologi di Aceh.***
Tinggalkan Balasan