Krusial.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindaklanjuti permintaan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, terkait penanganan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang mengalami pendangkalan di sejumlah wilayah Aceh.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Permana Yudiarso, saat bertemu Gubernur Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (5/5/2026).
Permana menjelaskan, kedatangan tim KKP merupakan tindak lanjut atas surat yang sebelumnya dikirim Pemerintah Aceh mengenai kondisi muara yang dangkal dan berdampak terhadap aktivitas nelayan.
“Kami datang untuk menindaklanjuti permintaan Gubernur Aceh terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang dangkal,” ujarnya.
Ia menyebutkan, tim KKP akan berada di Aceh selama tiga hari untuk melakukan survei terhadap 13 pelabuhan perikanan yang direncanakan menjadi lokasi penanganan pendangkalan muara.
Adapun pelabuhan yang akan disurvei meliputi kawasan Lampulo di Banda Aceh, Idi di Aceh Timur, Lambada di Aceh Besar, Kuala Tari dan Kuala Peukan Baro di Pidie, Kuala Meurudu dan Kuala Panteraja di Pidie Jaya, Kuala Peudada di Bireuen, Kuala Pusong di Lhokseumawe, Kuala Krueng Mane di Aceh Utara, Kuala Anak Laut di Singkil, Kuala Ujung Baroh di Aceh Barat, serta Kuala Ujung Serangga di Aceh Barat Daya.
Sementara itu, Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem menegaskan pentingnya penanganan muara secara menyeluruh mengingat Aceh memiliki garis pantai yang luas dan ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap sektor kelautan.
“Kita punya lebih dari 50 muara. Aceh ini dikelilingi laut dan sekitar 25 persen penduduknya berprofesi di sektor kelautan. Selama ini nelayan kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang,” kata Mualem.
Ia juga menyoroti dampak pendangkalan muara terhadap meningkatnya risiko banjir di kawasan permukiman masyarakat.
“Kalau muara sungai dangkal, air bisa meluap ke permukiman. Ini juga menjadi keluhan nelayan sejak masa kampanye,” ujarnya.
Selain penanganan sedimentasi muara, Mualem turut meminta pemerintah pusat untuk menangani persoalan abrasi pantai yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh secara komprehensif.
“Kami berharap penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh, termasuk persoalan abrasi,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan