Krusial.com – Pemerintah Aceh berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana guna menjaga ketahanan pangan dan memulihkan ekonomi masyarakat. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengungkapkan bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk program strategis ini mencapai Rp380.033.300.000.

Dana tersebut dikucurkan untuk berbagai kegiatan utama di sejumlah kabupaten/kota, mulai dari optimasi lahan (oplah), rehabilitasi lahan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan Jalan Usaha Tani (JUT).

“Pemerintah Aceh saat ini fokus mempercepat seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga konstruksi dan pengolahan lahan. Tujuannya agar lahan pertanian yang terdampak bencana dapat segera kembali produktif,” ujar M. Nasir di Banda Aceh, Minggu (3/5/2026).

Optimasi dan Rehabilitasi Lahan

BACA JUGA
Plt Sekda Aceh Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Kantor PWI AcehPlt Sekda Taufik Minta Rehab-Rekon Pascabencana Aceh DipercepatPlt. Sekda Dorong Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana Hidrometeorologi Aceh

Dalam program optimasi lahan (oplah) untuk sawah berkategori rusak ringan, pemerintah mengalokasikan bantuan sebesar Rp155.658.250.000. Program ini menyasar 16 kabupaten/kota dengan total luas mencapai 27.071 hektare.

Saat ini, tahap perencanaan (SID/DRT) yang melibatkan kolaborasi dengan Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (UNIMAL), dan Universitas Samudra (UNSAM) telah mencapai progres 45 persen atau sekitar 12.205 hektare. Setelah perencanaan tuntas, kegiatan akan dilanjutkan dengan konstruksi senilai Rp124,5 miliar dan pengolahan lahan senilai Rp24,3 miliar.

Sementara itu, untuk lahan dengan tingkat kerusakan sedang, Pemerintah Aceh menjalankan program rehabilitasi lahan seluas 4.393 hektare di lima kabupaten dengan anggaran Rp65,2 miliar. Progres konstruksi yang dilakukan oleh kelompok tani bersama TNI telah menunjukkan hasil signifikan, mencapai 3.981 hektare atau sebagian besar dari target.

Pembangunan Infrastruktur Irigasi

Selain perbaikan lahan, percepatan juga dilakukan pada sektor infrastruktur pendukung. Pemerintah merencanakan pembangunan 641 unit irigasi perpompaan di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98 miliar. Saat ini, sebanyak 70 unit telah memasuki tahap pengerjaan, sementara sisanya masih dalam proses administrasi.

Adapun progres pembangunan infrastruktur lainnya adalah sebagai berikut:

  •  Irigasi Perpipaan: Tersebar di 13 kabupaten/kota (149 unit), progres mencapai 24 persen dengan anggaran Rp14 miliar.
  • Jaringan Irigasi Tersier: Direncanakan 300 unit dengan anggaran Rp30 miliar, saat ini progres pengerjaan berada di angka 8 ppersen
  • Jalan Usaha Tani (JUT): Direncanakan 106 unit dengan anggaran Rp11,6 miliar, progres saat ini mencapai 8 persen.

Bangunan Konservasi: Sebanyak 45 unit dengan anggaran Rp5,4 miliar masih dalam tahap persiapan.

M. Nasir menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, TNI, dan masyarakat untuk memastikan seluruh program selesai tepat waktu.

“Kami optimis seluruh program ini dapat tuntas sesuai target. Dengan pulihnya kondisi lahan, produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di wilayah terdampak diharapkan dapat segera meningkat,” pungkasnya.***