Krusial.com — Di tengah dinamika polemik publik terkait penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), sosok Aisyah Ismail atau yang akrab disapa Kak IIN, tampil konsisten mengawal arah kebijakan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem).

Sebagai Ketua Komisi III DPRA, Kak IIN dikenal sebagai figur yang tidak banyak tampil dengan retorika keras, namun bekerja secara tenang dan terukur dalam menjaga kebijakan yang diyakininya berpihak pada masyarakat.

Bagi sebagian kalangan, sikap tegasnya dalam mendukung kebijakan, termasuk penyesuaian JKA, dinilai sebagai keberpihakan politik. Namun, bagi yang mengikuti rekam jejaknya sejak Pilkada Aceh 2024, peran tersebut bukan hal baru.

Kak IIN diketahui merupakan bagian dari tim strategis dalam pemenangan pasangan Mualem–Dek Fadh. Ia berperan di balik layar, khususnya dalam penguatan logistik dan konsolidasi tim pemenangan.

BACA JUGA
Plt Sekda Aceh Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Kantor PWI AcehPlt Sekda Taufik Minta Rehab-Rekon Pascabencana Aceh DipercepatPlt. Sekda Dorong Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana Hidrometeorologi Aceh

Latar belakang profesionalnya di berbagai perusahaan nasional hingga internasional, seperti PT Pupuk Iskandar Muda serta sektor industri energi, membentuk karakter kepemimpinan yang rasional dan berbasis perhitungan.

Pengalaman tersebut dinilai menjadi bekal dalam memahami bahwa kebijakan publik, termasuk JKA, membutuhkan penyesuaian berbasis data agar tepat sasaran, bukan sekadar mengikuti tekanan opini sesaat.

Dalam menyikapi polemik JKA, Kak IIN menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan dihapus, melainkan disesuaikan untuk memastikan keadilan dalam distribusi manfaat. Menurutnya, langkah ini penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak tersisih oleh kelompok yang secara ekonomi lebih mampu.

Sikap tersebut dinilai mencerminkan konsistensi politik dalam mengawal kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial.

Sebagai pimpinan Komisi III DPRA, ia juga dikenal aktif mengawal berbagai kebijakan strategis tanpa mencari sorotan publik berlebihan. Di tengah dinamika politik Aceh yang kerap mengemuka secara terbuka, kehadirannya menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang lebih substantif.

Pada akhirnya, posisi Kak IIN dalam mendukung kebijakan Pemerintah Aceh, termasuk penyesuaian JKA, dinilai sebagai bagian dari komitmen jangka panjang. Ia memilih tetap berada pada jalur yang diyakini sesuai dengan mandat rakyat, yakni menjaga agar kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat luas.***