Krusial.com — Mohd Rizki Ramadhan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya.

Keputusan tersebut, diketahui disampaikan dalam rapat paripurna DPRK setelah Badan Kehormatan Dewan (BKD) menyerahkan rekomendasi terkait persoalan yang menyeret pimpinan lembaga legislatif tersebut.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRK Nagan Raya, Afzalul Zikri, didampingi Wakil Ketua II, Said Syahrul Rahmad pada Kamis (19/11/2026). Sidang itu turut dihadiri Mohd Rizki Ramadhan dan sejumlah anggota DPRK serta unsur masyarakat di Kabupaten Nagan Raya.

Pemberhentian tersebut menjadi perhatian publik setelah Rizki sebelumnya terseret dugaan kasus khalwat bersama seorang perempuan berinisial NB di rumah dinas Ketua DPRK Nagan Raya. Peristiwa itu mencuat setelah istrinya, IK, mendatangi rumah dinas tersebut pada Rabu malam (28/10/2026).

Perkara dugaan pelanggaran hukum jinayat itu hingga kini masih ditangani penyidik Subdit IV Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh. Sebelumnya, IK melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Nagan Raya sebelum penanganannya dilimpahkan ke Polda Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan, laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/135/X/2026/SPKT/Polres Nagan Raya/Polda Aceh, tertanggal 29 Oktober 2026.

Menurut Joko, sebelum laporan dibuat, tim Satreskrim Polres Nagan Raya telah mengamankan Rizki Ramadhan dan NB di rumah dinas Ketua DPRK Nagan Raya pada malam sebelumnya.

“Rizki Ramadhan dan NB lebih dahulu diamankan oleh tim Satreskrim Polres Nagan Raya di Pendopo DPRK Nagan Raya pada Rabu malam, 28 Oktober 2026, karena diduga terlibat dalam perbuatan khalwat. Besoknya, IK melaporkan kasus itu ke Polres Nagan Raya. Kemudian, laporan itu dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Aceh dan kini ditangani oleh penyidik Subdit IV Renakta,” kata Joko, pada Sabtu (31/10/2026) yang lalu.

Atas dugaan perbuatan tersebut, Rizki Ramadhan dan NB disangkakan melanggar Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Ketentuan tersebut memuat ancaman uqubat berupa cambuk paling banyak 10 kali, denda paling banyak 100 gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 10 bulan.

Meski demikian, proses hukum atas laporan tersebut masih ditangani penyidik. Dugaan pelanggaran yang dilaporkan belum dapat dipandang sebagai kesimpulan hukum sebelum ada keputusan dari lembaga peradilan yang berwenang.

Sementara itu, pemberhentian Mohd Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK menjadi perkembangan tersendiri dalam polemik tersebut. Keputusan itu disampaikan melalui mekanisme paripurna setelah adanya rekomendasi BKD. ***