Krusial.com – Pemerintah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut diharapkan memperkuat penegakan hukum sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset hasil kejahatan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan persetujuan pemerintah dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam kesempatan itu, Rini hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto.

Rini menjelaskan, selama ini ketentuan mengenai perampasan aset terkait tindak pidana masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan modus operandi kejahatan modern.

“Selama ini, perampasan aset terkait tindak pidana belum diatur secara menyeluruh dan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat serta perkembangan modus operandi tindak pidana modern,” ujar Rini.

Menurutnya, salah satu hal penting yang diatur dalam RUU tersebut adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana atau non-conviction based forfeiture.

Mekanisme ini diperlukan untuk menangani perkara ketika pelaku tindak pidana melarikan diri, meninggal dunia, atau mengalami sakit permanen sehingga proses penuntutan pidana tidak dapat dilanjutkan dalam kondisi tertentu.

Selain itu, RUU Perampasan Aset juga mengatur mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana serta tata kelola aset yang berasal dari tindak kejahatan.

Rini mengatakan, pengelolaan aset tersebut nantinya dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden. Pelaksanaannya akan disertai pengawasan secara berkala dan prinsip akuntabilitas.

Ia menegaskan, pengaturan tersebut bertujuan memperkuat penegakan hukum sekaligus memastikan aset hasil kejahatan dapat dipulihkan dan dikembalikan kepada negara maupun korban tindak pidana.

Pemerintah juga menekankan bahwa pelaksanaan perampasan aset harus dilakukan secara komprehensif, efektif, dan akuntabel dengan tetap menghormati hak asasi manusia (HAM).

Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah berharap tercipta kepastian hukum yang lebih kuat serta sistem penegakan hukum yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rini Apresiasi DPR RI

Dalam penyampaian pendapat akhir pemerintah, Rini turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset.

Ia menilai pengesahan tersebut merupakan hasil dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, dan kerja sama berbagai pihak selama proses pembahasan.

“Atas nama Presiden Republik Indonesia, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR RI. Dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, dan kerja sama, akhirnya pembahasan rancangan undang-undang tersebut dapat diselesaikan,” ucapnya.

Rini berharap seluruh upaya dan pemikiran yang telah disumbangkan dalam penyusunan regulasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara serta menjadi amal ibadah bagi semua pihak.

Sasar Berbagai Tindak Pidana

Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset mencakup sejumlah tindak pidana, di antaranya korupsi, narkotika, pendanaan terorisme, dan perdagangan orang.

Cakupan lainnya meliputi penyelundupan senjata, amunisi, bahan berbahaya, serta tindak penipuan dan penggelapan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

RUU Perampasan Aset telah diusulkan sejak sekitar 18 tahun lalu sebelum akhirnya masuk dalam pembahasan Komisi III DPR RI. Pembahasan di tingkat komisi tersebut berlangsung sejak Agustus 2025 hingga akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 19 November 2026.***