Krusial.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11/2026).

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan pengesahan RUU itu telah melalui rangkaian penjaringan aspirasi masyarakat.

Dalam konferensi pers usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Puan merinci pembahasan RUU melibatkan puluhan forum partisipasi hingga kunjungan ke daerah.

“Seperti 87 kali meaningful participation, kemudian kunjungan ke daerah 15 provinsi bahkan ke 46 dapil, dan lain-lain sebagainya,” ujar Puan.

Ia juga mencatat berbagai kekhawatiran publik, terkait potensi penyalahgunaan wewenang dalam penerapan aturan perampasan aset. Namun kekhawatiran ini, kata Puan, telah diantisipasi dalam pembahasan RUU.

Sementara itu Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan RUU ini juga akan menjadi dasar pembentukan Badan Pengelola Perampasan Aset, yang terpisah dari aparat penegak hukum. Pemisahan ini mengadopsi praktik di negara lain seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Selain itu, Habiburokhman menyebut DPR juga membentuk Badan Pengawas Perampasan Aset, yang berdiri sendiri demi menjawab kekhawatiran masyarakat sipil.

“Jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum,” kata Habiburokhman.

Terkait jaminan independensi badan pengawas yang anggotanya ditunjuk presiden dan atas persetujuan DPR, Habiburokhman menilai mekanisme saling kontrol tersebut cukup lazim diterapkan di Indonesia.

“Seperti KPK, kayak Komisi Yudisial (KY) itu kan semua begitu. Antara eksekutif dengan legislatif itu kita saling mengontrol,” imbuh Habiburokhman.***

source: IDN​​ ‌finansials​‍‌​‍​​‍​​‍‍​​‍​​​​​‍​‌‍​​‌​​‌​​‌​‍‌⁠