Krusial.com — Yayasan APEL Green Aceh membawa dua persoalan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Nagan Raya ke Komisi Informasi Aceh (KIA). Sengketa tersebut menyangkut permintaan dokumen petisi di Kantor Camat Beutong Ateuh Banggalang dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRK Nagan Raya.

Kedua sengketa didaftarkan setelah upaya permohonan informasi dan pengajuan keberatan kepada badan publik terkait tidak menghasilkan penyelesaian sebagaimana diharapkan.

Manager Data dan Riset APEL Green Aceh, Nami Irawan Batubara, mengatakan dokumen yang diminta memiliki kepentingan publik karena berkaitan dengan penyaluran aspirasi masyarakat dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana aspirasi warga didokumentasikan oleh pemerintah kecamatan serta bagaimana anggaran publik dipertanggungjawabkan oleh lembaga legislatif.

“Kami memandang keterbukaan informasi sebagai bagian dari hak masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Data petisi berkaitan dengan aspirasi masyarakat Beutong Ateuh, sementara dokumen SPJ berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik,” kata Nami, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/11/2026).

Ia menegaskan, badan publik wajib memberikan tanggapan terhadap permohonan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Jika terdapat dokumen yang dikecualikan, pengecualian tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas.

APEL Green Aceh menilai keterbukaan dokumen pemerintahan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian penting dari pengawasan publik untuk memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Hak masyarakat memperoleh informasi sendiri dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi tersebut mewajibkan badan publik menyediakan dan memberikan informasi yang berada dalam kewenangannya, kecuali informasi yang secara sah dinyatakan dikecualikan.

Nami mengatakan pengajuan sengketa ke KIA merupakan langkah hukum untuk memastikan hak masyarakat atas informasi tidak berhenti sebatas ketentuan di atas kertas.

“Kami ingin memastikan bahwa hak masyarakat atas informasi benar-benar dijalankan. Jangan sampai masyarakat harus berulang kali meminta informasi yang seharusnya dapat diakses secara terbuka,” ujarnya.

Ia juga meminta Komisi Informasi Aceh memeriksa kedua sengketa secara independen dan objektif serta memastikan proses penyelesaiannya berjalan sesuai aturan.

Menurut APEL Green Aceh, akses terhadap dokumen publik diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, menelusuri penggunaan anggaran, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.

“Kami tidak sedang menghambat kerja pemerintahan. Kami sedang memperjuangkan hak masyarakat agar pemerintah dan lembaga publik terbuka terhadap informasi yang menjadi kepentingan bersama. Uang yang dikelola pemerintah adalah uang masyarakat, sehingga pertanggungjawabannya juga harus dapat diawasi masyarakat,” tegas Nami.

APEL Green Aceh menyatakan akan terus mendorong transparansi melalui jalur hukum, advokasi, dan pengawasan masyarakat guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel di Kabupaten Nagan Raya. ***