Krusial.com — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pelaku usaha memperdalam pemanfaatan teknologi digital. Hal ini dilakukan agar digitalisasi tidak hanya membantu pemasaran, tetapi juga mendukung pengelolaan usaha.

Asisten Deputi Pembiayaan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Mansyur, mengatakan sekitar 25 juta UMKM telah masuk ekosistem digital. Namun, jumlah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan operasional usaha.

“Digitalisasi ini kan perlu diperdalam. Mungkin saya bilang itu kan sebagai langkah awal untuk UMKM kita masuk ke ekosistem digital,” ujar Ali dalam wawancara RRI Pro 3, Selasa (17/11/2026).

Menurut Ali, pendalaman tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan aplikasi pembukuan keuangan digital dan Point of Sale (POS). Kedua teknologi itu dapat membantu pelaku UMKM mengelola transaksi serta mencatat keuangan usahanya.

Meski sudah banyak UMKM yang masuk ke ekosistem digital, pemanfaatan aplikasi untuk pengelolaan usaha masih terbatas. Ali menyebut jumlah UMKM yang menggunakan aplikasi POS saat ini baru sekitar 450 ribu.

“Baseline kita sekarang, kemarin diskusi, angkanya masih sekitar 450 ribu UMKM pengguna POS. Nah, ini kan perlu ditingkatkan,” ucap Ali.

Artinya, sebagian besar UMKM yang telah terdigitalisasi masih perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi lebih jauh. Sebab, penggunaan platform digital tidak cukup hanya untuk memasarkan produk, tetapi juga perlu mendukung pengelolaan kegiatan usaha.

Ali menilai keterbatasan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan daya saing UMKM. Terlebih, pelaku usaha perlu mempersiapkan diri menghadapi integrasi ekosistem digital di kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Menurut dia, DEFA tidak secara langsung mengatur akses pasar antarnegara. Perjanjian tersebut lebih diarahkan untuk memperkuat fasilitasi perdagangan digital dan mengintegrasikan ekosistem ekonomi digital di kawasan ASEAN.

“Tujuannya sebenarnya untuk membentuk atau membangun ekosistem digital di kawasan ASEAN. Supaya lebih terintegrasi, lebih berdaya saing, dan lebih aman buat semua penggunanya,” kata dia.

Untuk mendukung kesiapan UMKM, Kementerian UMKM memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta. Koordinasi tersebut juga dilakukan melalui platform Sapa UMKM untuk mengintegrasikan program pembinaan agar tidak tumpang tindih.

Salah satu fasilitas yang mulai dijalankan melalui Sapa UMKM ialah potongan biaya layanan sebesar 50 persen dari platform e-commerce. Ali menyebut, jumlah pengajuan fasilitas tersebut sudah mendekati seribu, meski tingkat persetujuan penerimanya masih perlu ditingkatkan.

“Angkanya yang mengajukan sudah mendekati seribu. Tetapi yang mendapatkan itu pada akhirnya insentif, memang ternyata approval rate-nya masih perlu didorong lagi,” kata Ali.

Selain memperkuat pemanfaatan teknologi untuk usaha, DEFA juga mencakup identitas digital, autentikasi, dan keamanan data. Karena itu, peningkatan literasi digital pelaku UMKM tetap diperlukan agar mereka dapat memanfaatkan ekosistem digital secara aman dan optimal.***