Krusial.com — Pemerintah menyiapkan penertiban terhadap 11 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Sanksi yang disiapkan meliputi pencabutan HGU, penghentian perpanjangan, hingga penolakan penerbitan hak baru.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Kabareskrim Polri terhadap 11 perusahaan. Berdasarkan kepemilikan manfaat (beneficial ownership), sejumlah perusahaan tersebut terhubung dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
ATR/BPN membagi penanganan 11 perusahaan itu ke dalam lima kelompok berdasarkan hasil evaluasi.
Tiga perusahaan, yakni PT MIB di Kalimantan Selatan, PT RKA di Kabupaten Melawi, dan PT SKM di Kabupaten Ketapang, masuk kategori pencabutan seluruh HGU. Luas lahan masing-masing mencapai 4.000 hektare, 11.558,11 hektare, serta 7.716,14 hektare.
Pertimbangannya meliputi lahan terbakar lebih dari 50 persen, kebakaran berulang, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta pelanggaran ketentuan pemberian hak.
Selanjutnya, eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya tidak akan diperpanjang. Hak atas tanah tersebut telah berakhir pada 2020.
Pemerintah juga tidak akan menerbitkan HGU bagi PT ANI, PT BOS, dan PT AER yang masing-masing memiliki rencana penguasaan lahan seluas 5.246 hektare, 4.750 hektare, dan 5.134 hektare. ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait kemungkinan pencabutan izin usaha perkebunan ketiganya.
Sementara itu, sebagian HGU PT SAE seluas 1.510,2639 hektare di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, masuk rencana pencabutan. Adapun HGU milik PT STP, PT API, dan PT JMS masih dalam pendalaman untuk menentukan pencabutan sebagian atau seluruhnya.
Nusron menegaskan, keputusan penertiban harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Prosesnya mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2021, serta sejumlah peraturan Menteri ATR/Kepala BPN terkait penanganan kasus pertanahan dan lahan terbakar.
Tahapan pemeriksaan meliputi pengkajian, penelitian, gelar kasus, rapat koordinasi, hingga penyusunan rekomendasi dan draf surat keputusan.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” kata Nusron.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menko Polkam Dudung Abdurachman dan dihadiri sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih. ***

Tinggalkan Balasan