Krusial.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta Pemerintah Aceh mengambil peran aktif dalam mendorong investigasi dan pemulihan hak-hak korban bentrokan antara warga dan aparat militer hingga terjadi penembakan di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.
Desakan itu disampaikan Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, saat bertemu dengan jajaran Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut membahas penanganan pasca insiden pada 4 November 2026 yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka.
Anis menilai bentrokan tersebut tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Menurutnya, ada persoalan sosial, hukum, dan politik yang perlu ditelusuri sebagai bagian dari latar belakang insiden tersebut.
Ia menegaskan, terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Aceh, yakni kepastian hukum terkait bendera Aceh dan investigasi menyeluruh terhadap bentrokan di Pidie.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.
Selain mengungkap fakta kejadian, Komnas HAM juga menyoroti tanggung jawab terhadap pemulihan para korban. Anis mempertanyakan langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk memastikan keluarga korban mendapatkan keadilan dan hak-haknya dipenuhi.
Menurutnya, keluarga korban saat ini menunggu penyelesaian melalui jalur hukum. Karena itu, Pemerintah Aceh diharapkan tidak sekadar memantau perkembangan kasus, tetapi turut memperjuangkan proses investigasi dan memastikan adanya kejelasan tanggung jawab.
“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.
Anis menambahkan, pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Ia berharap koordinasi antarpihak diperkuat agar hak masyarakat, terutama korban dan keluarga yang terdampak, mendapat perlindungan serta pemulihan yang layak.
Menanggapi hal itu, Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menyatakan bahwa masukan Komnas HAM akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah Aceh, kata dia, akan terus mengikuti perkembangan penanganan peristiwa tersebut.
“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Taufik.
Dalam pertemuan itu, Taufik didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Syakir, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Munawar, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Sementara itu, rombongan Komnas HAM dipimpin Anis Hidayah bersama Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh Cut Ernawati serta anggota Komnas HAM Aceh Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani. ***

Tinggalkan Balasan