Krusial.com — Rencana kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Universitas Teuku Umar (UTU) menjelang peringatan Hari Pahlawan Nasional menuai kritik mahasiswa. Pasalnya, aktivitas perkuliahan tatap muka dialihkan menjadi daring selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 November 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat UTU Nomor 8146/DST/UN59/TU.00.01/2026. Pengalihan perkuliahan itu dipertanyakan mahasiswa karena dinilai berpotensi mengurangi hak mereka untuk memperoleh layanan pendidikan secara langsung.

Aktivis Mahasiswa UTU, Anriansyah, menilai kebijakan tersebut ironis. Mahasiswa yang selama ini disebut sebagai agen perubahan dan generasi intelektual justru seolah menjadi pihak yang harus disingkirkan seperti ancaman keamanan ketika kampus menyambut pejabat negara.

“Setiap pejabat negara datang ke kampus, mengapa mahasiswa harus diliburkan? Selama ini mahasiswa selalu disebut sebagai generasi intelektual bangsa. Namun, ketika ada agenda kunjungan pejabat, keberadaan mahasiswa seolah menjadi persoalan yang harus dibereskan,” kata Anriansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar perubahan metode pembelajaran, melainkan menyangkut posisi mahasiswa dalam kehidupan akademik. Kampus semestinya tetap menjadi ruang terbuka untuk berdiskusi, menyampaikan kritik, dan mengembangkan gagasan.

“Kalau persoalannya keamanan, tentu kami bisa memahami. Tetapi mengapa solusinya harus mengalihkan perkuliahan selama tiga hari? Apakah tidak ada cara lain untuk mengatur pengamanan tanpa mengorbankan hak dan aktivitas akademik mahasiswa,” ujarnya.

Anriansyah juga menyoroti kewajiban mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang di mana mahasiswa tidak hanya membutuhkan materi perkuliahan, tetapi juga akses terhadap fasilitas kampus, laboratorium, dan interaksi akademik secara langsung.

“Kami membayar UKT bukan hanya untuk mendapatkan materi perkuliahan melalui layar ponsel atau komputer. Ada hak atas proses pembelajaran tatap muka, fasilitas kampus, laboratorium, dan interaksi akademik yang semestinya tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Kritik tersebut semakin mengemuka karena pengalihan perkuliahan berlangsung menjelang Hari Pahlawan Nasional.

Dikatakan Anriansyah, momentum yang seharusnya mengingatkan pentingnya perjuangan dan pendidikan justru diwarnai kebijakan yang meminta mahasiswa meninggalkan ruang akademiknya.

“Sangat ironis, kunjungan ini berlangsung dalam momentum Hari Pahlawan, tetapi mahasiswa diminta menjauh dari ruang akademik. Para pahlawan dahulu berjuang agar generasi bangsa mendapatkan pendidikan dan kebebasan berpikir, bukan agar mahasiswa digeser demi kepentingan seremonial pejabat,” ungkap Anriansyah.

Ia memahami bahwa pengamanan kunjungan Presiden merupakan kebutuhan penting. Namun, menurutnya, langkah tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan perkuliahan dan hak mahasiswa dalam menggunakan fasilitas kampus.

Perguruan tinggi seharusnya dapat mencari jalan tengah melalui pengaturan akses, pembatasan area tertentu, maupun koordinasi dengan mahasiswa tanpa harus mengalihkan seluruh aktivitas perkuliahan tatap muka.

“Kampus bukan gedung seremonial yang hanya perlu terlihat rapi ketika pejabat datang. Kampus adalah ruang intelektual milik civitas akademika. Jangan sampai ketika Presiden datang, mahasiswa justru kehilangan ruangnya sendiri,” katanya.

Kebijakan tersebut kini menyisakan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan pengalihan perkuliahan selama tiga hari dan sejauh mana pihak rektorat mempertimbangkan kepentingan mahasiswa.

Sebab, keberhasilan kampus tidak hanya diukur dari kesiapan menyambut pejabat negara, tetapi juga dari komitmennya menjaga hak pendidikan, kebebasan akademik, dan ruang intelektual mahasiswa. ***