Krusial.com – Praktik pembajakan digital masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Sebanyak 69,63 persen responden mengaku pernah mengakses konten bajakan dalam tiga bulan terakhir. Temuan tersebut tercatat dalam laporan Pembajakan Digital Indonesia 2026 yang diluncurkan Badan Perfilman Indonesia (BPI), APROFI, AVISI, dan Universitas Pelita Harapan (UPH).

Laporan yang dirilis pada Oktober 2026 tersebut melibatkan 1.001 responden dari 32 provinsi. Survei dilakukan secara daring menggunakan metode nonprobabilitas untuk memetakan kebiasaan masyarakat dalam mengakses konten bajakan sekaligus mengidentifikasi risiko yang mereka hadapi.

Selain tingginya akses terhadap konten ilegal, survei juga menemukan maraknya promosi pembajakan di ruang digital. Sebanyak 61,14 persen responden mengaku menjumpai promosi akses pembajakan setidaknya dua hingga tiga kali dalam seminggu selama tiga bulan terakhir.

TikTok menjadi platform yang paling banyak disebut responden sebagai tempat menemukan promosi pembajakan, dengan persentase 38,26 persen. Berikutnya Facebook sebesar 32,97 persen dan Instagram mencapai 32,67 persen.

Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa 54,65 persen responden pernah mengeklik iklan yang mengarahkan mereka ke konten, situs, aplikasi, atau penawaran perangkat bajakan.

Sementara itu, sekitar satu dari lima responden mengaku pernah mengalami kerugian finansial yang mereka kaitkan dengan aktivitas mengakses konten bajakan.

Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, mengatakan hasil survei tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan platform digital dalam mencegah promosi pembajakan. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi merugikan pekerja kreatif, investasi produser, hingga keberlangsungan layanan streaming legal.

“Sebanyak 61,14 persen responden menjumpai promosi pembajakan setidaknya dua hingga tiga kali seminggu. Kami mengimbau platform mencegah promosi tersebut untuk menjaga penghidupan pekerja kreatif, investasi produser, dan keberlanjutan streaming legal,” ujar Fauzan dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Dalam upaya memperkuat pencegahan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) diharapkan memberikan arahan terkait hak cipta dan bukti kepemilikan karya. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital diharapkan memfasilitasi komunikasi dengan berbagai platform digital.

Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif diharapkan mendorong keterlibatan industri sekaligus memperluas edukasi mengenai pentingnya mengonsumsi konten legal. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan karya kreatif.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Agung Damarsasongko, mengatakan edukasi mengenai hak cipta perlu terus diperkuat agar masyarakat lebih mudah mengenali promosi pembajakan dan memilih layanan resmi.

Ia juga mengajak pelaku industri dan platform digital bekerja sama memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa menggunakan layanan legal merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap pencipta dan karya Indonesia.

Senada dengan itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi, menilai tingginya akses terhadap konten bajakan menjadi pengingat pentingnya perlindungan karya dalam negeri.

Menurutnya, perlindungan terhadap karya kreatif turut mendukung pembiayaan produksi berikutnya serta keberlanjutan lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif.

“Akses pembajakan yang dilaporkan 69,63 persen responden dalam tiga bulan terakhir mengingatkan pentingnya melindungi karya Indonesia. Perlindungan karya mendukung pembiayaan produksi berikutnya dan keberlanjutan pekerjaan kreatif, disertai edukasi yang membantu penonton menemukan layanan legal,” kata Cecep.

Salah satu rekomendasi utama dalam laporan tersebut adalah meminta platform digital menolak iklan yang mempromosikan akses pembajakan. Pemeriksaan diharapkan tidak hanya mencakup materi iklan, tetapi juga tautan tujuan sebelum iklan ditayangkan.

Untuk promosi yang muncul secara organik, platform juga diharapkan menghapus materi yang terbukti melanggar hak cipta serta mencegah kemunculannya kembali. Selain itu, mekanisme pelaporan dan penyampaian status penanganan laporan dinilai perlu diperkuat.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPH, Gracia Ugut, mengatakan dukungan masyarakat terhadap upaya pencegahan pembajakan digital cukup tinggi.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 91,31 persen responden menyatakan setuju atau sangat setuju apabila platform digital menghapus atau membatasi iklan yang mempromosikan akses pembajakan.

Menurut Gracia, temuan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah, industri, dan platform digital untuk memperkuat upaya pencegahan pembajakan. Langkah tersebut diharapkan mampu melindungi karya kreatif sekaligus mengurangi risiko yang dihadapi konsumen akibat mengakses konten ilegal.***