Krusial.com — Kepolisian Daerah (Polda) Aceh bersama jajaran polres menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam 19 laporan polisi terkait dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi selama 19–25 Oktober 2026. Dalam penindakan tersebut, polisi juga mengamankan 18 kendaraan roda empat dan roda enam serta sekitar 32 ton BBM yang diduga terkait praktik ilegal.
Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto menyampaikan data penindakan itu berdasarkan laporan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh dan satuan reserse kriminal polres jajaran, Senin (26/10/2026).
Joko mengatakan, penegakan hukum dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dapat mengganggu distribusi dan ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat. Praktik tersebut juga dinilai berpotensi memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Penegakan hukum akan terus dilakukan terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan penggunaan BBM subsidi. Langkah ini sejalan dengan arahan Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan untuk menindak tegas penyalahgunaan BBM subsidi, sekaligus memastikan penyalurannya berjalan sesuai aturan,” kata Joko.
Menurut Joko, dalam beberapa waktu terakhir antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Aceh mulai terlihat lebih longgar. Meski demikian, pengawasan tetap perlu diperkuat untuk memastikan BBM bersubsidi disalurkan sesuai peruntukan dan diterima masyarakat yang berhak.
Polda Aceh, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan distribusi BBM. Masyarakat juga diminta berperan aktif melaporkan indikasi penimbunan, penjualan BBM tanpa izin, maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Laporan dapat disampaikan melalui layanan kepolisian 110 atau kepada polres maupun polsek terdekat.
Joko yang merupakan lulusan Akabri 1994 itu turut mengimbau masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak terlibat dalam praktik penyaluran atau perdagangan ilegal. Para pelaku usaha juga diingatkan untuk mematuhi ketentuan distribusi BBM agar tidak merugikan kepentingan publik.
Polisi menegaskan penindakan akan terus dilakukan untuk menjaga distribusi BBM bersubsidi tetap tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan hukum. ***

Tinggalkan Balasan