Laporan: Redaksi 

Krusial.com| Banda Aceh – Pengurus Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (Masika ICMI) Provinsi Aceh Periode 2022-2025 yang diketuai oleh Dr. Muhammad Yasar, S.TP., M.Sc melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Wali Nanggroe, PYM Malik Mahmud Al Haythar, Rabu, (7/9/2022).

Dengan didampingi beberapa perwakilan pengurus yang terdiri-dari Dr. Monalisa, SP., M.Si, Darmansyah D, ST, Rahmisyah, SST, M.Keb, Dr. Sri Andayani, B.Ed, M.Ed, dan Farah Fadhillah, SE, Ketua Masika ICMI tersebut mendapat sambutan hangat dari PYM Malik Mahmud didampingi staf khusus Wali Nanggroe, Dr. M. Rafiq.

Pertemuan yang diwarnai dengan diskusi seputar Aceh, Nasional bahkan Internasional tersebut berlangsung selama satu jam di salah satu ruangan pertemuan di Meuligoe Wali. Dalam pertemuan tersebut Ketua Masika ICMI Aceh, Dr. Yasar menyampaikan gagasan dan pokok-pokok pikiran dari sejumlah intelektual muda Islam Aceh yang telah terangkum di dalam Buku Asterima Nanggroe.

BACA JUGA
Kinerja Bank Aceh Syariah hingga September 2026 Tumbuh, DPK Capai Rp27,58 TriliunKetua Alumni STAIN Desak Kampus Transparan Tangani Oknum Dosen Terlibat Pelecehan SeksualMahasiswa Geruduk Kampus STAIN Meulaboh, Desak Tindak Tegas Oknum Dosen Predator Seksual

Diantara isu yang diangkat berhubungan dengan pendidikan, pembangunan dan pemberdayaan SDM, kesehatan, pertanian, teknologi, ekonomi, pemerintahan, pariwisata, politik hingga pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh.

Wali Nanggroe berpesan agar Masika ICMI mampu memberikan peran intelektualnya dan berkontribusi dalam membangun serta memajukan Aceh. Menurut Malik, perlu ada perubahan mindset terutama di kalangan para generasi muda Islam Aceh agar dapat mewujudkan Aceh Hebat seperti pada masa dulu.

“ semua potensi dimiliki oleh Aceh, tapi mengapa kita masih terkesan tertinggal dibanding daerah lain? Para intelektual muda harus mampu menjawab itu dengan gagasan, pemikiran dan aksi nyata”, ujar Malik

Lembaga Wali Nanggroe adalah sebuah lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh. Lembaga ini bertindak sebagai pemersatu masyarakat Aceh dibawah prinsip-prinsip yang independen. Lembaga Wali Nanggroe juga memangku kewibawaan dan kewenangan dalam membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, upacara-upacara adat, serta melaksanakan penganugerahan gelar/derajat kehormatan. Lembaga ini juga bertindak sebagai pembina kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh. Lembaga Wali Nanggroe adalah satu bentuk kekhususan Aceh sebagai amanah dari kesepakatan damai (MoU Helsinki).