Krusial.com — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan kesiapan kementeriannya memberikan pendampingan teknis bagi pondok pesantren di seluruh Indonesia. Adapun pendampingannya, difokuskan pada keamanan struktur bangunan serta kepatuhan terhadap izin pendirian.
Ia menyebut, Kementerian PU menyiapkan layanan konsultasi pembangunan pondok pesantren melalui pusat layanan 158. “Sambil berjalannya waktu, besok Senin kami akan membuka hotline terkait konsultasi pondok pesantren,” ucap Dody di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
“Jika ada pondok pesantren yang ingin dilakukan pengecekan bangunan dengan segera, bisa dikonsultasikan ke hotline tersebut. Kemudian, tim akan langsung datang ke lokasi,” katanya.
Dody mengatakan, tenaga teknis akan dikerahkan dari jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga, diharapkan proses pengecekan berlangsung cepat.
“Kalau terkait anggaran, insya Allah cukup dari APBN. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada bantuan atau kolaborasi dari swasta,” ujarnya.
Selain itu, juga akan dilakukan pemeriksaan secara acak (audit sampling) di sejumlah provinsi yang memiliki jumlah pesantren terbanyak. Seperti Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan.
Menurut Dody, audit ini menjadi langkah awal untuk memastikan bangunan pesantren memenuhi standar keamanan yang berlaku. “Sementara yang kita tangani berdasarkan sampling dulu, yang tidak masuk sampling mungkin nanti akan dibantu lewat hotline,” katanya.
“Kami kerjakan secara paralel, nanti input dari masyarakat tetap kita perlukan. Tim kami di lapangan juga sudah mulai bekerja untuk mendata dan mengaudit,” ujar Dody.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menyampaikan pemerintah akan membentuk Satgas Pembangunan Pesantren. Satgas ini berfokus pada audit bangunan serta pembenahan izin pendirian.
Ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Perizinan Bangunan Gedung (PBG). Muhaimin juga meminta agar seluruh pembangunan pesantren dihentikan sementara apabila belum memiliki izin.
“Kita perintahkan juga pesantren-pesantren untuk memperbarui izin pendirian bangunan atau PBG, sebab pembangunan sekecil apapun harus ada PBG. Kami telah memerintahkan kepada seluruh pesantren, agar menghentikan proses pembangunan sampai memiliki izin,” ujar Muhaimin.
Menurutnya, langkah tersebut penting mengingat banyak pesantren telah berdiri puluhan hingga ratusan tahun, dan rentan terjadinya kerusakan. Sebab itu, pemerintah akan melakukan audit menyeluruh bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencegah kejadian serupa.
“Jangan pernah ada lagi peristiwa musibah yang mengharukan dan mengerikan, cukup sekali ini saja,” katanya. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, agar setiap pesantren dapat berdiri dengan aman dan berizin.
Agenda pertemuan antara kedua menteri ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengecekan konstruksi bangunan pesantren. Pasca-musibah robohnya bangunan pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa sebanyak 67 orang.***
Tinggalkan Balasan