Krusial.com — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu dihentikan. Karena itu, ia meminta agar Menteri Keuangan tidak memangkas anggaran MBG.

“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Jadi Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut usai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Luhut mengaku, prihatin dengan polemik MBG yang belakangan mencuat di beberapa daerah. Namun, Luhut memastikan pemerintah akan memperbaiki kekurangan dari program MBG.

“Kita akan terus berproses dan jika masih ada yang kurang, itu tentu. Tapi saya kira kita jangan terus berharap dalam 6 bulan beres semua, tidak mungkin,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan jumlah anggaran terserap. Ia mengaku tidak ada masalah dalam penyerapan anggaran.

“Hari ini sudah Rp21,64 triliun. Jadi sudah mencapai 34 persen untuk secara keseluruhan,” ujar Dadan.

Ia menyebut pihaknya akan terus melakukan perbaikan dengan memperketat pengawasan. “Saya kira Peraturan Presiden (Perpres) tata kelola minggu ini akan selesai,” ujarnya.

Dadan menambahkan, dalam Perpres tata kelola tersebut akan diatur peran, fungsi, tugas masing-masing instansi. Termasuk di dalamnya kementerian dan pemerintah daerah (Pemda).

“Jadi disitu akan terlihat bahwa BGN tugasnya penyelenggara, melakukan intervensi, kemudian pengawasan itu tugasnya Kementerian Kesehatan.  Penyalurannya nanti dengan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga, sementara Pemda menyiapkan infrastruktur pembina peternak, petani, nelayan wilayah masing-masing,” ujarnya.

Dadan mengharapkan, dengan adanya Perpres ini nantinya peran masing-masing pihak tidak lagi gamang. Menurutnya, Perpres tata kelola ini akan mempermudah koordinasi tim dengan seluruh pihak terkait.***