Krusial | Jakarta — Pakar global health security dari Griffith University dan Yarsi University, Dicky Budiman, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini diklaim sukses oleh pemerintah.

Ia menekankan pentingnya keberhasilan program tidak hanya terukur lewat angka makro atau klaim di atas kertas, tetapi harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya di daerah tertinggal.

“Terkait pesan saya atau catatan kritis saya dalam rangka perbaikan program MBG ini, meskipun katakan ada klaim sukses dari pimpinan, sebaiknya untuk BGN, Badan Gizi Nasional ini perlu memperhatikan beberapa hal,” kata Dicky dikutip Krusial dari Inilah.com, Jakarta, Senin (12/5/2025).

Menurutnya, ketahanan gizi sebagai bagian dari health security tidak boleh sekadar diukur lewat indikator jangka pendek seperti penurunan angka anemia, stunting, atau peningkatan berat badan. Hal yang lebih penting, kata Dicky, adalah keberlanjutan program yang menjamin masyarakat tetap sehat dalam jangka panjang.

“Ini mencakup akses terhadap pangan bergizi, diversifikasi makanan, dan literasi gizi. Jangan sampai hanya fokus pada angka-angka,” tegasnya.

Dicky juga mengingatkan pencapaian rata-rata nasional sering kali menutupi disparitas antarwilayah. Ia menyoroti masih banyak daerah tertinggal yang belum merasakan dampak nyata dari program MBG.

“Kita harus akui bahwa ada wilayah yang tidak atau belum merasakan manfaat secara real dari program ini, padahal angka makro tampak menggembirakan. Ini bahaya jika dibiarkan,” ujarnya.

Lebih jauh, Dicky mendorong adanya sistem evaluasi independen untuk memastikan data dan hasil program benar-benar akurat dan tepat sasaran.

Tak hanya itu, Dicky juga mengingatkan pentingnya membangun sistem pangan yang tangguh dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana alam, mengingat posisi geografis Indonesia yang rawan gangguan rantai pasok.

“Jangan sampai terlena dengan angka makro. Kita harus memastikan tenaga kesehatan dan kader gizi di daerah punya kapasitas memadai untuk melanjutkan program ini secara berkelanjutan, dengan dukungan sumber daya lokal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dicky mewanti-wanti bahaya korupsi dan penyelewengan dalam program sosial seperti MBG.

“Musuh utama program nasional seperti ini adalah korupsi. Hampir semua program sosial yang saya amati dan pernah terlibat di dalamnya punya tantangan yang sama. Kalau ini tidak diawasi, bisa melahirkan stigma negatif terhadap program MBG,” tegasnya.

Dicky juga menegaskan, transparansi dan akuntabilitas harus dijaga agar MBG bukan hanya sukses di laporan, tapi juga dirasakan nyata di lapangan.

“Perlu ada transparansi, akuntabilitas yang dijaga dalam peraksanaan program supaya bukan hanya berhasil di atas kertas tapi juga nyata di lapangan,” tutupnya.***