Krusial | Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi kepala daerah yang memiliki pandangan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena, peningkatan PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan memperlancar implementasi program dan kebijakan daerah.

“Bagaimana caranya pendapatan lebih banyak belanjanya, kalau [anggaran] pendapatan lebih banyak [dari anggaran] belanja. Maka kita akan bisa berbuat apa saja, bisa buat program apa saja,” ujar Mendagri saat membuka Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

Mendagri menjelaskan, peningkatan PAD akan berdampak positif pada suksesnya pelayanan dan program di daerah. Namun, bagi daerah yang realisasi belanjanya lebih besar dibanding PAD, maka cenderung mengalami defisit.

Karenanya, Mendagri mengimbau para kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota untuk fokus pada peningkatan PAD. Berdasarkan catatan yang dihimpun Kemendagri, ada beberapa daerah yang nilai PAD-nya cenderung lebih kecil dari realisasi belanja.

BACA JUGA
Ketua Alumni STAIN Desak Kampus Transparan Tangani Oknum Dosen Terlibat Pelecehan SeksualMahasiswa Geruduk Kampus STAIN Meulaboh, Desak Tindak Tegas Oknum Dosen Predator SeksualSudaryono Ungkap Sistem Baru MBG, Makanan Hangat Disajikan Prasmanan di Kelas

Daerah-daerah tersebut diketahui banyak menggantungkan sumber anggarannya dari dana Transfer Pemerintah Pusat. Untuk itu, Mendagri mengimbau kepala daerah untuk berpikir meningkatkan PAD.

“Karena itulah saya mau minta rekan-rekan untuk betul-betul pola pikirnya dibalik. Bagaimana untuk mencari, menambah pendapatan [PAD],” katanya.

Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan PAD. Hal itu dikarenakan, peningkatan PAD akan bermanfaat untuk menambah kekuatan fiskal APBD.

Menurut Mendagri, jika PAD suatu daerah meningkat, maka sektor swasta di kawasan tersebut juga hidup. Namun, ia juga mendorong kepala daerah untuk mulai menerapkan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Sejumlah komponen seperti belanja ATK, perjalanan dinas, juga biaya perawatan perlu untuk dilakukan efisiensi. “Rekan-rekan silakan nanti melakukan efisiensi kembali, dipelototin betul belanjanya,” ucapnya.