Krusial | Jakarta – Peneliti Politik BRIN Mouliza Donna Sweinstani  menyoroti wacana pengembalian pemilihan kepala daerah  oleh DPRD. Menurutnya, wacana itu  merupakan langkah mundur, jika berkaca pada proses pemilihan  masa lalu yang banyak terjadi transaksi politik.

“Itu kan karena memang banyak sekali transaksi di bawah tangan. Money politic bukan dalam bentuk vote buying tetapi transaksi antar-elit yang begitu besar,” kata Mouliza dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, pada Senin, 16 Desember 2024.

Sehingga, kata dia, akhirnya disepakati pemilihan kepala daerah secara langsung. Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

“Akhirnya kita harus mengembalikan ini menjadi sebuah momentum menjadi daulat rakyyat,” ujarnya.

BACA JUGA
Ketua Alumni STAIN Desak Kampus Transparan Tangani Oknum Dosen Terlibat Pelecehan SeksualMahasiswa Geruduk Kampus STAIN Meulaboh, Desak Tindak Tegas Oknum Dosen Predator SeksualSudaryono Ungkap Sistem Baru MBG, Makanan Hangat Disajikan Prasmanan di Kelas

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Mouliza Donna Sweinstani dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, pada Senin, 16 Desember 2024, dilansir dari RRI NET.

Selain itu, kata dia, kepala daerah yang dipilih DPRD tidak bisa membaca keinginan masyakat. Sehingga, ketika itu banyak masyarakat protes ke DPRD karena pilihannya tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat daerah.

“Makanya kita ke era pemilihan langsung. Sekarang kalau kita balik lagi apakah menjamin money politic bisa ditekan,” ucapnya.

Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD karena politik uang sangat luar biasa dilakukan elit parpol di daerah. Kemudian, elit politik hanya memilih calon-calonnya sendiri bukan atas keinginan masyarakat.

“Kenapa kita ingin masuk pilkada langsung. Karena kita ingin menekan biaya transaksi politik yang begitu besar antar-elit,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan reformasi sistem pemilu untuk menekan tingginya biaya politik dalam pilkada. Ia menilai, sistem yang lebih hemat dapat meringankan beban calon kepala daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar. Acara ini digelar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024).***