Krusial | Jakarta – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, menuding lonjakan suara PSI tidak masuk akal. PSI kini meraih 3% di real count sementara KPU.
“Lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60 persen itu tidak lazim dan tidak masuk akal,” demikian tertulis dalam siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang diterima kumparan, pada Minggu, 03 Maret 2024.
Lansir di laman Sirekap KPU per Minggu (3/3/24) pukul 10.00 di situs Sirekap, suara PSI sudah menyentuh angka 2,403,030 atau mencapai 3,13 persen. Dengan begitu PSI hanya kurang 0,7 persen untuk memenuhi ambang batas parlemen untuk melangkah ke Senayan.
Dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Mereka pun menduga adanya penggelembungan 400 ribu suara yang terjadi saat perhitungan suara manual di tingkat kecamatan dihentikan sementara.
“Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU,” tuturnya.
Untuk itu, mereka meminta DPR untuk menggulirkan hak angket mengusut kecurangan sistematis yang dilakukan selama pelaksanaan pemilu 2024 oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
“Nyaris sempurnalah pembajakan Pemilu 2024 oleh Rezim Despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroniny,” tutur perwakilan LSM, Ketua SETARA Institute Hendardi.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis ini beranggotakan sebagai berikut:
PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, YLBHI, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA.
Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI.
source: KumparanNews
Tinggalkan Balasan