Krusial.com — Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan transformasi PT PLN (Persero), termasuk pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi, dan akselerasi penggunaan panel surya berkapasitas 100 gigawatt (GW). Pemerintah juga mengevaluasi gangguan kelistrikan di sejumlah daerah serta kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali.
Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10/2026), bersama Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar.
Rosan mengatakan, Presiden meminta rancangan transformasi PLN segera disusun dan dipaparkan untuk ditindaklanjuti. Pembenahan model bisnis menjadi salah satu prioritas agar perusahaan lebih efisien, produktif, dan tanggap dalam memberikan pelayanan kelistrikan.
“Kita membicarakan bagaimana pertama mengakselerasi transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, dan juga mengakselerasi penggunaan 100 GW solar panel,” ujar Rosan.
Sebagai tindak lanjut, Danantara akan berkoordinasi dengan jajaran PLN untuk melakukan kajian menyeluruh. Evaluasi tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas perusahaan sekaligus mengurangi beban subsidi.
Rosan mengatakan pemerintah akan meninjau kembali model bisnis PLN agar pengelolaannya lebih efektif dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Transformasi PLN dan Target Panel Surya 100 GW
Selain pembenahan bisnis dan pengembangan energi surya, pemerintah menyoroti kesiapan PLN menghadapi kondisi darurat. Rencana cadangan atau backup plan dinilai perlu disempurnakan untuk menjaga keandalan pasokan listrik di berbagai wilayah.
Rosan menyebut PLN telah memiliki mekanisme antisipasi, tetapi langkah tersebut masih perlu diperbaiki agar perusahaan lebih siap menghadapi gangguan.
“Pasti sudah ada, tapi itu perlu disempurnakan,” katanya.
Percepatan penggunaan panel surya berkapasitas 100 GW menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, rincian tahapan pelaksanaan, skema pembiayaan, dan tenggat pencapaian target belum dijelaskan dalam keterangan Rosan kepada awak media.
Pemerintah Evaluasi Gangguan Listrik dan Distribusi BBM
Dalam pertemuan yang sama, Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan sejumlah persoalan sektor energi, termasuk gangguan kelistrikan, distribusi BBM di Bali, serta pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).
Terkait gangguan listrik di sejumlah daerah, Bahlil menekankan perlunya perbaikan layanan secara lebih intensif agar masyarakat memperoleh pasokan listrik yang andal.
Ia menyebut gangguan kelistrikan di Batam berdasarkan laporan awal berkaitan dengan sejumlah persoalan teknis, termasuk jaringan yang terdampak petir. Meski demikian, penanganan lebih lanjut perlu dikoordinasikan dengan PLN.
Mengenai pemulihan layanan dan kemungkinan kompensasi bagi pelanggan terdampak, Bahlil mengatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PLN karena perusahaan tersebut memiliki informasi teknis mengenai pelaksanaan di lapangan.
“Saya nanti akan bicarakan terlebih dahulu dengan teman-teman dari PLN, karena PLN yang paling tahu secara teknis implementasi di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah menyatakan stok BBM nasional masih aman dengan ketahanan pasokan sekitar 16 hingga 18 hari. Kendala yang terjadi di Bali disebut berkaitan dengan distribusi, bukan kekurangan stok nasional.
Bahlil mengatakan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, telah berada di Bali untuk menangani persoalan tersebut. Pemerintah juga akan menggelar rapat guna memperoleh laporan terbaru mengenai kondisi distribusi BBM di lapangan.
“Kalau stok nasional itu kita di angka 16–18 hari, jadi masih clear, tidak ada masalah secara stok nasional. Jadi distribusinya yang ada sedikit mengalami kendala, itu yang sebentar saya akan rapat,” kata Bahlil.
Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan kelistrikan dan distribusi BBM melalui koordinasi dengan pihak terkait. Langkah tersebut diharapkan memperbaiki keandalan layanan energi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. ***
Tinggalkan Balasan