Krusial.com — Bupati Aceh Barat Tarmizi SP menegaskan dukungan terhadap investasi perusahaan di daerahnya, tetapi meminta investor tidak mengintimidasi pemerintah daerah. Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Aceh Barat juga mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta percepatan pembangunan infrastruktur.
“Kami sangat mendukung investasi, tetapi jangan coba-coba mengintimidasi. Kami ingin investor nyaman dan betah, tetapi kami juga tidak ingin dijajah,” kata Tarmizi didampingi Wakil Bupati Said Fadheil saat pembukaan HUT ke-438 Kota Meulaboh, Sabtu (10/10/2026).
Tarmizi menerangkan pemerintah daerah tetap berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memperjuangkan kepentingan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan ialah membentuk satuan tugas optimalisasi PAD untuk menggali potensi penerimaan dan menertibkan perusahaan.
Menurut dia, upaya tersebut menghadapi sejumlah tantangan, termasuk laporan terhadap dirinya dan sejumlah pihak. Namun, kondisi itu tidak mengubah komitmen pemerintah daerah untuk mendukung investasi yang berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat dan daerah.
Selain mengoptimalkan pendapatan, Pemkab Aceh Barat berupaya memperluas sumber penggerak ekonomi melalui UMKM. Tarmizi menilai, keterbatasan lapangan kerja formal membuat masyarakat perlu memiliki alternatif penghasilan melalui kegiatan usaha mandiri.
Ia mengatakan, jumlah peluang kerja di perusahaan belum sebanding dengan banyaknya pencari kerja, termasuk lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi. Karena itu, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan usaha lokal agar masyarakat tidak hanya bergantung pada perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah mendatangkan pengunjung melalui kegiatan car free day dan pertunjukan seni pada akhir pekan. Kegiatan tersebut diharapkan meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus memperluas pemasaran produk UMKM.
“Pemkab Aceh Barat juga sedang membangun gerai pusat oleh-oleh di sekitar Masjid Agung Meulaboh. Fasilitas itu direncanakan menjadi tempat pemasaran produk unggulan dari berbagai kecamatan daerah kita,” ujar Tarmizi.
Produk olahan ikan lemi-lemi menjadi salah satu komoditas yang didorong untuk berkembang. Bahan pangan tersebut dapat diolah menjadi beragam produk, seperti kerupuk, keripik, bakso, dan nugget.
“Kalau berbicara UMKM, harus ada produk yang dijual. Strateginya bisa dengan mengirim produk ke luar daerah atau mendatangkan orang dari luar ke daerah kita menghadiri berbagai event-event yang kita adakan dalam upaya pemberdayaan UMKM,” kata Tarmizi.
Pemerintah daerah juga merencanakan pengembangan kawasan wisata kuliner di Ujong Karang, termasuk sepanjang Jalan Sudirman, Pasar Aceh, Meulaboh.
Kawasan tersebut ditargetkan menjadi pusat jajanan dan kuliner untuk menarik pengunjung serta meningkatkan perputaran uang bagi pelaku usaha kecil.
Selain itu, di sektor pertanian, Pemkab Aceh Barat masih memperjuangkan kelanjutan pembangunan irigasi Lhok Guci yang disebut membutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 triliun. Pemerintah daerah juga mengusulkan tambahan 50 unit sumur bor kepada pemerintah pusat untuk membantu memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian.
Tarmizi mengatakan, pertanian perlu mendapat perhatian karena menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Aceh Barat.
Sementara itu, di sisi lain keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam penanganan infrastruktur. Tarmizi menyebut pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp400 miliar untuk penanganan tebing Krueng Woyla dan Krueng Meureubo.
Adapun sekitar 200 kilometer jalan di Aceh Barat masih membutuhkan penanganan. Namun, kemampuan pemerintah kabupaten melalui anggaran tahun ini hanya cukup untuk memperbaiki sekitar lima kilometer jalan.
Karena itu, Tarmizi meminta pemerintah provinsi turut memberi perhatian terhadap kerusakan jalan, khususnya ruas yang berstatus jalan provinsi, termasuk jalur Meulaboh–Tutut yang terus dikeluhkan masyarakat.
Di segi birokrasi, Pemkab Aceh Barat juga menargetkan penataan aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja. Tarmizi menegaskan, pengisian jabatan harus mengacu pada persyaratan serta penilaian objektif, bukan kedekatan personal ataupun lobi.
Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan daerah, dan memenuhi kebutuhan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. ***
Tinggalkan Balasan