Krusial.com — Aliansi Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) Nusantara memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk mempertegas arah program pemenuhan gizi nasional.
Menggandeng mahasiswa dan organisasi Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN), aliansi tersebut memperkenalkan model “Tata Kelola 10 Ribu”, yakni sistem manajerial yang dirancang untuk menjaga transparansi sekaligus mengintegrasikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke dalam rantai pasok pangan.
Ketua UKM IKM Nusantara, Hj. Chandra Manggih Rahayu, mengatakan inisiatif tersebut bertujuan agar program intervensi gizi tidak berjalan secara eksklusif, melainkan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah.
“Kami menempatkan UMKM sebagai pilar utama. Tujuannya, agar program ini tidak hanya memperbaiki kualitas SDM, tetapi juga menjadi stimulan bagi ekonomi mikro di daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima RRI, Minggu (24/5/2026).
Libatkan Mahasiswa untuk Validasi Data
Aliansi MBG Nusantara menilai tata kelola program yang baik harus didukung basis data yang kuat. Karena itu, mereka melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui program riset lapangan dan metode live-in.
Para mahasiswa akan ditempatkan di unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memantau langsung proses produksi dan distribusi makanan bergizi.
Ketua Yayasan Telaga Kasih Nusantara, Linda Kartika Dewi, mengatakan keterlibatan akademisi penting untuk memetakan tantangan teknis serta memastikan efisiensi program di tingkat akar rumput.
“Kami ingin memastikan standardisasi mutu tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi juga teruji di lapangan,” kata Linda, yang juga menjabat sebagai Ketua Srikandi DPP ARUN.
Sebagai tindak lanjut, aliansi tersebut akan menggelar diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) pada Juni mendatang, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila. FGD itu akan merumuskan formulasi baku implementasi ekonomi yang inklusif.
Wujud Amanat Konstitusi
Aliansi MBG Nusantara juga menekankan pesan ideologis dalam pelaksanaan program tersebut. Di setiap dapur jaringan mereka, kini terpampang spanduk Pasal 33 UUD 1945 sebagai pengingat bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi harus bermuara pada kemakmuran rakyat.
Ketua Aliansi Yayasan MBG Nusantara sekaligus Sekjen DPP ARUN, Bungas T. Fernando Duling, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah taktis yang sejalan dengan amanat konstitusi.
“Semangatnya adalah kebangkitan ekonomi. Rakyat harus terlibat langsung dalam produksi, bukan hanya menjadi konsumen,” ujar pria yang akrab disapa Nando itu.
Sebaran Dapur SPPG
Hingga saat ini, Aliansi MBG Nusantara telah membangun jaringan Dapur SPPG di sejumlah wilayah strategis Indonesia.
Untuk wilayah Sumatera, jaringan tersebut tersebar di Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Di Jawa dan Bali, dapur SPPG berada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
Sementara untuk wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur, jaringan dapur tersebut tersebar di Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Selatan.
Jaringan ini dipersiapkan sebagai infrastruktur dasar untuk mendukung kedaulatan pangan sekaligus menghidupkan ekosistem ekonomi lokal di sekitar titik distribusi.***
Tinggalkan Balasan