Pada tahun 2023 Aceh Selatan kehilangan tutupan hutan seluas 1854 Ha menurut data Haka. Sedangkan pada tahun 2022 dilansir dari mongabay.co.id  Aceh Selatan kehilangan tutupan hutan mencapai 1704 ha, meliputi areal penggunaan lain 655,43 ha, hutan lindung 59,90 ha, hutan produksi terbatas 246,86 ha, hutan produksi 101,55 ha,  Taman Nasional Gunung Leuser 11,04 ha, dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil 628,66 ha. Kecamatan yang paling banyak kehilangan tutupan hutan adalah Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah, dan Trumon Timur.

Dan dikutip dari lindungihutan.com salah satu penyebab kehilangan tutupan hutan di indonesia adalah pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.

Di Aceh Selatan pada tahun 2016 memiliki luas tanam dan produksi kelapa sawit sebesar 9270 ha berdasarkan data dari badan pusat statistik provinsi Aceh.

Dampak dari kehilangan tutupan hutan adalah bencana alam seperti banjir, serta punahnya flora dan fauna menurut lindungihutan.com

Menurut digdata.id, bencana banjir yang melanda di sejumlah kabupaten di Aceh Selatan akibat kehilangan tutupan hutan yang sangat parah, di mana sisa hutan pada 2022  hanya 297,251 ha.

Padahal pada 2014 lalu, tutupan hutan di sana relatif masih baik yaitu mencapai 307,774 ha.

Banjir bandang baru-baru ini tahun 2023 di Kecamatan Trumon, Trumon Tengah, Trumon Timur merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Trumon yang memiliki luas 53.824 Ha.

Sejak 2016-2022 43% DAS tersebut mengalami kehilangan tutupan hutan, yaitu sekarang tersisa hanya 30.568 Ha atau sekitar 43% luas area DAS yang tidak berhutan lagi sedangkan DAS yang masih ada hutannya tersisa 23.256 Ha yang di lansir dari digdata.id.

Selain banjir, konflik manusia dengan satwa liar seperti harimau dan gajah yang turun ke pemukiman juga diakibatkan kehilangan tutupan hutan.

Di kutip dari kompas.id yang di publish pada 21 mei 2022, Muhajir (47), seorang petani di Desa Seuleukat, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, nyaris kehilangan nyawa. Saat sedang memetik cabai di kebunnya, karena seekor harimau sumatera menerkamnya.

Dan selama Januari-Februari 2023 ada 13 petani di serang harimau dan gajah liar, dan dua warga tewas dari berita yang di tayangkan kompas.id pada 22 Februari 2023 yang lalu.

Kehilangan tutupan hutan di Aceh Selatan perlu penanganan yang serius dari seluruh kalangan.

Dan ada 4 cara penanganannya menurut yayasan lindungi hutan, di antaranya penebangan dengan sistem tebang pilih, reboisasi dan penghijauan, pembentukan redd+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), dan pengawasan hutan.

Dilansir dari acehprov.go.id, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh menjalankan sembilan langkah dalam upaya mencegah deforestasi (kehilangan tutupan) hutan yang selama ini terus terjadi di berbagai wilayah di Aceh.

“Ada sembilan langkah yang terus dilakukan untuk penanganan dan upaya menghindari deforestasi tidak terjadi secara masif,” kata Sub Koordinator Inventarisasi Perencanaan Hutan DLHK Aceh, Dedek Hadi, di Banda Aceh, Sabtu (2/3/2024).

Salah satunya DLHK memberikan akses legal masyarakat melalui perhutanan sosial dan hutan adat.

Hutan adat sebagaimana diatur pasal 62 ayat 1 dapat berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok konservasi, lindung dan atau produksi.

“Sesuai arahan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan (PSKL), surat keputusan penetapan untuk delapan komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Aceh, terdiri dari tiga MHA di Kabupaten Biruen, tiga MHA di Kabupaten Pidie, dan dua MHA di Kabupaten Aceh Jaya hutan adat mukim di Aceh telah ditandatangani oleh Dirjen PSKL atas nama Menteri pada tanggal 7 September 2023,” ujar Kepala Sub Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal KLHK, Yuli Prasetyo Nugroho Kamis (14/9/2023) Prasetyo seperti dilansir rri.co.id.

Dari ungkapan tersebut, Aceh Selatan tidak masuk ke dalam surat keputusan penetapan untuk delapan komunitas masyarakat hukum adat. Namun, pada tahun 2021 Bupati Aceh Selatan, Tgk. Amran, telah melantik Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Selatan Periode 2021-2026 di Aula Bappeda Kamis (12/8).

Berdasarkan maa.acehprov.go.id MAA mempunyai lembaga adat seperti pawang huteun (pawang hutan) yang bertugas :

1. Memimpin dan mengatur pelaksanaan adat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan;
2. Menegakkan hukum adat tentang hutan;
3. Mengatur waktu berburu;
4. Mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan;
5. Mengawasi kegiatan pemanfaatan hutan dan
6. Menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

Namun anehnya, meskipun pawang huteun ada di Aceh, lalu mengapa kehilangan tutupan hutan di Aceh selatan menjadi yang paling terbesar atau rangking pertama dari seluruh Aceh? Apakah di Aceh Selatan tidak memiliki pawang hutan?

Sekilas pepatah adat Majelis Adat Aceh tentang hutan menyebutkan:

“Rimba hanjeut cah deungon ta teubang
sinan binatang bermacam rupa
meunyo roh ta cah deungon ta teubang
ubeena binatang diwo lan kota.

Keubit meupalo rimba ta teubang
Thee tat macam di teuka bala
gajah ngon badeuk cagee ngon rimung
di tron u gampong ka peungeuh rimba”.

Baca dan cari artikel, berita serta konten lainnya di Google News