Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha mengatakan, aparat penegak hukum tidak cukup hanya mengungkap adanya dugaan korupsi. Menurut dia, publik juga berhak mengetahui bagaimana dugaan penyimpangan tersebut dapat berdampak terhadap terganggunya sistem kelistrikan nasional.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai bagaimana dugaan korupsi tersebut berhubungan dengan pemadaman listrik yang baru-baru ini terjadi,” kata Egi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (18/7/2026).

Menurut Egi, aparat penegak hukum perlu mengungkap PLTU mana saja yang menerima pasokan batu bara bermasalah, termasuk bagaimana dugaan manipulasi kualitas maupun volume batu bara berdampak terhadap operasional pembangkit.

“Aparat penegak hukum semestinya bisa menjelaskan lebih jauh hal-hal relevan, seperti PLTU mana saja yang menerima pasokan batu bara, bagaimana penyimpangan terkait manipulasi dan volume batu bara mempengaruhi operasional pembangkit, dan bagaimana itu bisa mengganggu sistem kelistrikan,” ujarnya.

Egi menilai, perkara tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi di sektor batu bara tidak hanya terjadi pada aspek perizinan pertambangan, ekspor-impor, maupun pembangunan pembangkit listrik. Dugaan penyimpangan juga diduga terjadi dalam rantai pasok batu bara yang menjadi penopang operasional PLTU.

“Kasus ini penting karena menunjukkan bahwa kasus korupsi di sektor batu bara tidak hanya mengenai perizinan pertambangan batu bara, ekspor-impor, atau pembangunan PLTU, tetapi juga dalam rantai pasok (fuel supply chain) untuk operasional pembangkit,” katanya.

Selain itu, ICW juga menyoroti lemahnya tata kelola di PT PLN (Persero). Menurut Egi, perusahaan pelat merah tersebut perlu menjelaskan mekanisme pengawasan terhadap kualitas maupun kuantitas batu bara yang dipasok ke pembangkit.

“Kasus ini juga mengindikasikan permasalahan tata kelola yang serius di PLN. Beberapa pertanyaan harus dijawab oleh PLN, seperti bagaimana PLN selama ini memastikan kualitas dan kuantitas batu bara? Mengapa dugaan manipulasi bisa lolos? Bagaimana pengawasan internal, audit, dan manajemen risiko selama ini dilakukan?” tuturnya.

ICW juga mendorong adanya transparansi kontrak di sektor ketenagalistrikan, mulai dari kontrak pengadaan bahan bakar hingga perjanjian jual beli listrik. Langkah tersebut dinilai penting agar publik dapat mengawasi pelaksanaan kontrak sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

“Harus ada transparansi kontrak di sektor ketenagalistrikan, dari mulai kontrak pengadaan bahan bakar hingga kontrak jual beli listrik (power purchase agreement). Keterbukaan kontrak penting agar publik dapat mengawasi pelaksanaan kontrak dan mendeteksi penyimpangan sejak awal, termasuk memastikan tidak ada klausul yang akan merugikan publik,” ucap Egi.

Di sisi lain, ICW menilai kasus tersebut kembali menunjukkan tingginya risiko korupsi di sektor energi fosil. Karena itu, pemerintah didorong mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkeadilan.

“Kasus ini lagi-lagi menunjukkan keharusan untuk melepas ketergantungan dari energi fosil. Jebakan energi fosil (fossil lock in) justru semakin melanggengkan praktik korupsi. Transisi energi yang berkeadilan harus segera dilakukan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi pengadaan dan pasokan batu bara untuk PLTU PLN serta 2 kasus besar lain, terungkap melalui kegiatan penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Kegiatan tersebut sempat bikin geger dan memunculkan narasi ‘jaksa versus polisi’, karena menyeret nama Febrie Adriansyah selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Usai namanya terseret, Febrie memutuskan mundur sebagai Jampidsus. Bak gayung bersambut, Kortastipidkor lalu melimpahkan penanganan kasusnya ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Adapun perkara yang dilimpahkan tak hanya terkait dugaan korupsi pengadaan dan pasokan batu bara untuk PLTU PLN , tapi juga kasus dugaan korupsi terkait PT Asabri yang disertai tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta dugaan korupsi terkait PT Krakatau Steel.

Rugikan Negara Rp5 Triliun

Sebelum pelimpahan penanganannya, Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, pernah menyampaikan informasi penting terkait dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk PLTU PLN ini.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, dugaan korupsi pengadaan batu bara ini ditaksir merugikan keuangan negara mencapai Rp5 triliun.

“Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp5 triliun,” kata Robertus di Mabes Polri, Senin 7 Juli 2026.

Dalam proses penyelidikan, Kortastipidkor menemukan indikasi penyimpangan dalam pemenuhan pasokan batu bara ke pembangkit listrik selama periode 2018 hingga 2026.

Penyimpangan tersebut diduga dilakukan melalui manipulasi dokumen kualitas batu bara, manipulasi volume pasokan, hingga dugaan pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang diterima.

“Modus yang kami temukan dalam proses penyelidikan di antaranya terkait adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kemudian manipulasi terkait kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya,” ungkap Robertus.***

source: inilah.com

Peningkatan sektor pertanian dan UMKM ini dijelaskan Kepala Negara, masuk ke dalam salah satu bidang yang akan dikerjasamakan. Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia, akan meningkat kualitas pertanian untuk dapat diekspor ke Australia.

“Kami akan bekerja sama, untuk meningkatkan kapasitas para petani dan UMKM. Kita juga akan berusaha sekeras tenaga memastikan produk-produk buah-buahan, perikanan Indonesia bisa memenuhi standaar pasar internasional termasuk australia,” kata Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Dalam kerja sama ini, Presiden menyatakan bahwa Indonesia-Australia juga membahas peluang kerja sama untuk sektor ketahanan pangan. Kepala Negara optimis dengan kerja sama penguatan sektor pertanian, akan mewujudkan ketahanan pangan antar kedua negara.

Selain itu, Presiden Prabowo juga turut menyoroti peluang kerja sama pada sektor energi baru terbarukan. Hal ini dijelaskannya, sebagai upaya Indonesia-Australia untuk mewujudkan ekosistem pemanfaatan energi terbarukan.

“Kita juga membahas peluang kerja sama dalam bidang ketahanan pangan, bidang tansisi energi dan mineral. Kita menyanbut baik, sejumlah capaian kerja sama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik,” ujar Presiden.

“Uni Eropa mengalirkan dana kepada AFD (Agence Française de Développement) 14,7 juta Euro. Nah yang tadi kita sama-sama saksikan, AFD kemudian melakukan kerja sama langsung dengan PLN,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, melalui keterangan resmi,  saat Kick Off Meeting Indonesia Energy Transition Facility di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Dadan menegaskan, dari total dana hibah yang diberikan untuk program Indonesia Energy Transition Facility (IETF) tersebut, sebanyak 44 persen atau sekitar 6,5 juta Euro (Rp109,85 miliar) akan digunakan oleh PLN, dalam pengembangan kapasitas terkait transisi energi, dan sisanya akan digunakan oleh Kementerian ESDM.

“Jadi baru 6,5 juta Euro yang sekarang sudah terlihat dimanfaatkan untuk yang PLN. Kami kan ada kerja sama yang lain, kita ada kerja sama mineral, kita bagaimana mendorong mineral yang berkelanjutan. Itu ada kerja sama-kerja sama seperti itu,” ujarnya.

Sedangkan, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN Fabien Penone menyampaikan,  IETF menandai langkah penting dalam mempercepat transisi energi Indonesia dengan manfaat signifikan bagi wilayah.

Hibah melalui program tersebut akan fokus pada dua komponen. Pertama, dukungan untuk kebijakan energi, dan kedua, persiapan proyek energi terbarukan dan transmisi yang baru.

“Seperti yang kita semua ketahui, transisi energi adalah isu yang kompleks dan transformatif. Transisi ini tidak hanya memerlukan investasi besar, tetapi juga kemitraan yang kuat, inovasi, dan komitmen jangka panjang untuk menyeimbangkan tujuan lingkungan, ekonomi, dan sosial,” ungkapnya.

Fasilitas IETF, lanjutnya, selaras dengan visi transisi energi yang adil, bertujuan untuk menciptakan peluang ekonomi baru, melindungi pekerjaan, dan mendukung komunitas yang rentan. Melalui kolaborasi tersebut, keahlian gabungan dari Indonesia, Prancis melalui AFD, dan Uni Eropa akan dimanfaatkan untuk mempercepat penerapan energi terbarukan dan mengatasi kompleksitas transisi energi.

“Peluncuran fasilitas ini merupakan langkah penting dalam strategi transisi energi yang lebih luas di Indonesia. Ini mendukung tujuan dari Just Energy Transition Partnership (JETP), yang diluncurkan pada KTT G20 di Bali pada tahun 2022,” tuturnya.***

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, melalui keterangan resmi di sela-sela konferensi iklim COP29 di Baku, Azerbaijan, pada Jum’at, 15 November 2024.

Eniya menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam mencapai target transisi energi bersih adalah keterbatasan infrastruktur interkoneksi listrik antarpulau. Saat ini, meskipun Pulau Sumatera memiliki potensi besar untuk menghasilkan listrik dari sumber energi terbarukan, seperti tenaga air, potensi ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Pulau Sumatra memiliki potensi luar biasa untuk pembangkit tenaga listrik dari air, namun potensi ini belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya karena belum ada jaringan transmisi yang menghubungkan Sumatera dengan pusat-pusat beban listrik di Jawa,” jelas Eniya.

Untuk itu, Kementerian ESDM berencana untuk memulai pembangunan interkoneksi listrik antara Sumatera dan Jawa dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Eniya menyebutkan bahwa proyek ini merupakan langkah strategis untuk memastikan distribusi energi bersih yang lebih merata antar pulau.

“Interkoneksi antara Sumatra dan Jawa akan menjadi salah satu solusi untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan, khususnya tenaga air di Sumatera. Selain itu, interkoneksi juga diperlukan untuk Kalimantan dan Sulawesi, baik antarpulau maupun di dalam pulau itu sendiri,” tambah Eniya.

Eniya juga menyoroti peluang investasi besar yang dibuka Indonesia dalam pengembangan infrastruktur energi bersih. Pemerintah Indonesia membuka peluang investasi lebih dari 30 miliar dolar AS hingga 2030, khususnya untuk pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur terkait.

“Indonesia memandang transisi energi sebagai peluang besar untuk investasi. Kami membuka kesempatan lebih dari 30 miliar dolar AS untuk pengembangan infrastruktur energi bersih hingga tahun 2030. Ini akan mendukung kita untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Eniya.

Meskipun pemerintah berkomitmen untuk mempercepat transisi energi bersih, Eniya menegaskan bahwa batu bara masih akan menjadi bagian dari bauran energi nasional untuk beberapa waktu ke depan. Batu bara, menurutnya, masih diperlukan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional, terutama dalam memastikan pasokan energi yang stabil.

“Batu bara akan tetap menjadi bagian dari bauran energi nasional dalam beberapa tahun mendatang. Meskipun demikian, kami berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan mempercepat penggunaan energi terbarukan,” ujar Eniya.

Konferensi COP29 di Baku, Azerbaijan, merupakan bagian dari upaya internasional dalam menangani perubahan iklim. COP atau Conference of the Parties adalah pertemuan tahunan negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

Dalam acara tersebut, negara-negara berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi perubahan iklim dan mempercepat transisi ke energi bersih.***

source: infopublik.com

“Indonesia saat ini memasuki era baru kemajuan teknologi dan tanggung jawab lingkungan. Peran baterai menjadi semakin penting,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam International Battery Summit 2024 bertema “The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition”, pada Senin, 29 Juli 2024

Baterai, lanjut Menko Luhut, merupakan inti dari revolusi hijau, berfungsi sebagai komponen penting untuk memberi daya pada segala hal mulai dari ponsel dan kendaraan listrik hingga sistem energi terbarukan.

Hingga saat ini, penerapan kebijakan hilirisasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dengan meningkatkan nilai ekspor, berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatkan neraca perdagangan, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa untuk pemerataan pembangunan, dan masih banyak lagi.

Indonesia pun tengah berupaya bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi global utama, didorong oleh pasar domestik yang besar dan sumber daya alam yang kaya yang penting untuk transisi energi.

“Pemerintah juga berfokus pada transformasi ekonomi melalui industrialisasi hijau dengan melakukan hilirisasi sumber daya alam dan memproduksi produk hijau,” lanjutnya.

Dengan pangsa pasar yang dominan dalam produksi nikel dan sumber daya mineral penting lainnya yang signifikan, sangat penting bagi Indonesia untuk membangun kehadiran yang kuat dalam industri baterai.

“Ini akan memperkuat inisiatif utama kami dalam hilirisasi nikel, investasi dalam manufaktur Photovoltaic (PV) surya, dan manufaktur Electric Vehicle (EV) melalui program investasi EV kami. Indonesia saat ini ingin menjadi yang terdepan di bidang ini, jadi kita mulai dari hulu sampai hilir,” pungkasnya.***

source: Infopublik