Aceh Selatan Jaya (ASJA) bukanlah gagasan yang muncul kemarin sore. Ia lahir dari aspirasi masyarakat dan telah diperjuangkan melalui proses panjang. Karena itu, pertanyaannya hari ini bukan lagi apakah ASJA memiliki aspirasi, melainkan seberapa serius kita semua mengawal perjuangan tersebut agar ketika kebijakan pemekaran kembali dibuka, ASJA benar-benar siap.

Secara administratif, berbagai dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk perjuangan pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) Aceh Selatan Jaya telah dipersiapkan dan dilengkapi. Dukungan pemerintah daerah dan lembaga legislatif juga menjadi bagian penting dalam perjalanan perjuangan tersebut.

Dengan demikian, persoalan utama ASJA hari ini bukan semata-mata kelengkapan administrasi. Tantangan terbesarnya adalah kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru di tingkat nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pembentukan daerah sebagai bagian dari penataan daerah dan mensyaratkan adanya persiapan yang matang, baik dari sisi kewilayahan, kapasitas daerah maupun administratif.

UU tersebut juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan.

Dalam konteks itulah ASJA harus dipahami. Pemekaran bukan sekadar membentuk kabupaten baru, tetapi bagaimana mendekatkan pelayanan pemerintahan, mempercepat pembangunan, membuka ruang pengelolaan potensi daerah, dan menciptakan pemerataan kesempatan bagi masyarakat dan peluang lapangan kerja secara luas.

Aceh Selatan sendiri memiliki wilayah yang luas dan karakter geografis yang beragam. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting mengapa gagasan penataan daerah perlu terus dikaji dan diperjuangkan secara rasional, berbasis data serta kepentingan masyarakat.

Namun, perjuangan ASJA juga harus jujur kepada masyarakat. Kita tidak boleh membangun harapan seolah-olah pemekaran dapat terjadi begitu saja dalam waktu dekat. Selama kebijakan moratorium masih menjadi hambatan di tingkat nasional, maka tidak ada jalan lain selain terus mengawal kebijakan tersebut sambil memastikan seluruh kesiapan ASJA tetap terjaga.

Justru di sinilah makna penting perjuangan hari ini. Moratorium jangan dipandang sebagai alasan untuk berhenti, tetapi sebagai kesempatan untuk memperkuat konsolidasi.

Ketika pemerintah pusat membuka kembali ruang pembentukan DOB, ASJA tidak boleh baru mulai bergerak. Dokumen sudah harus siap, argumentasi sudah harus kuat, data harus mutakhir, dukungan masyarakat harus terorganisasi, dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan harus berjalan.

Karena itu, perjuangan ASJA tidak boleh menjadi milik satu kelompok atau segelintir orang. Ini adalah agenda bersama.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan DPRK memiliki peran strategis untuk terus mengawal aspirasi tersebut. Pemerintah Aceh dan DPRA memiliki posisi penting dalam memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat. DPR RI dan DPD RI asal Aceh juga dapat menjadi bagian penting dalam mengawal aspirasi Aceh Selatan di tingkat nasional.

Di sisi lain, akademisi harus terus memberikan kontribusi melalui kajian dan data. Pemuda harus mengambil peran dalam membangun literasi publik. Tokoh masyarakat, ulama, politisi, pengusaha, mahasiswa, dunia usaha dan media juga memiliki ruang kontribusi masing-masing.

Kita tidak membutuhkan lebih banyak perdebatan tentang siapa yang paling berjasa. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bekerja untuk memastikan ASJA tetap hidup dalam agenda pembangunan dan penataan daerah nasional.

Sebagai akademisi sekaligus bagian dari generasi muda Aceh Selatan, kami memandang bahwa perjuangan ASJA harus tetap optimistis, tetapi rasional, harus tegas, tetapi konstitusional, dan harus memiliki semangat politik, tetapi tetap berbasis data dan kepentingan masyarakat.

Sebab pada akhirnya, pemekaran bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Jika ASJA nantinya terwujud, ia harus menjadi instrumen untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan publik yang lebih mudah, pembangunan yang lebih merata, serta kesempatan ekonomi dan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.

Karena itu, mari kita ubah cara pandang. Jangan hanya bertanya “kapan ASJA dimekarkan?”

Tetapi mari bertanya, “Apa yang dapat kita lakukan hari ini agar ketika kesempatan itu datang, ASJA benar-benar siap?”

Inilah saatnya seluruh elemen bersatu. Bukan untuk saling mengklaim perjuangan, tetapi untuk memperkuatnya. ASJA tidak akan lahir dari wacana. ASJA akan lahir dari kesungguhan, persatuan, data, kesiapan, perjuangan dan doa bersama.

Dan ketika pintu kebijakan nasional kembali terbuka, kita berharap ASJA bukan lagi sekadar aspirasi yang diperjuangkan, tetapi sebuah gagasan yang telah benar-benar siap diwujudkan.

ASJA adalah cita-cita bersama. Maka perjuangannya pun harus menjadi tanggung jawab bersama. (*).

Penulis: Hasbaini, S.Pd., M.Pd
Dosen Program Studi Teknik Industri Politeknik Aceh Selatan
Email: hasbainibean@gmail.com

Keputusan ini diambil setelah mendengarkan paparan dari Dirjen OTDA terkait perkembangan penyusunan regulasi penataan daerah dan desain besar penataan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi II DPR RI meminta pemerintah pusat melalui Kemendagri, untuk melakukan penyelesaian dengan secepatnya draft Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah.

Selanjutnya penerbitan Peraturan Pemerintah tersebut untuk menjawab kebutuhan jumlah Daerah Otonom dalam rangka percepatan pembangunan nasional melalui pembentukan daerah setelah melalui evaluasi dan kajian mendalam.

Penataan daerah termasuk di dalamnya pembukaan moratorium pemekaran daerah dengan persyaratan, kriteria dan indikator yang lebih ketat, jelas dan objektif sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan.

Tokoh pemuda dan mahasiswa Aceh Selatan Jaya (ASJA) Hasbaini SPd MPd dan juga akademisi mengatakan, dengan dicabutnya moratorium pemekaran daerah, ini adalah momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat ASJA dan Aceh Selatan secara umum.

“Kami, sebagai pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam perjuangan pembentukan Kabupaten ASJA, mendesak Pemerintah Daerah dan Panitia CDOB ASJA untuk segera melakukan konsolidasi. Kita tidak ingin kesempatan berharga ini terlewatkan karena kelambanan dan kurangnya koordinasi.,” kata Hasbaini kepada Krusial. Com Minggu (27/04/25).

Lanjutnya, ini saatnya kita bersatu, menyatukan visi dan langkah agar perjuangan yang telah lama diperjuangkan bisa segera terwujud. Dukungan masyarakat sangat besar, tinggal bagaimana semua pihak yang berkepentingan bisa duduk bersama, membahas strategi dan langkah nyata agar ASJA benar-benar bisa menjadi daerah otonomi baru dalam waktu dekat.

“Pencabutan moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat merupakan impian masyarakat yang telah lama memperjuangkan terbentuknya Daerah Otonomi Baru, termasuk Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) ASJA. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mendorong Pemerintah Daerah dan Panitia CDOB ASJA untuk segera melakukan konsolidasi dan langkah-langkah strategis,” tegasnya.

“Momentum ini tidak boleh disia-siakan. Sudah saatnya seluruh elemen terkait memperkuat sinergi, menyusun agenda kerja yang terstruktur, dan menunjukkan keseriusan kepada pemerintah pusat, bahwa ASJA layak menjadi daerah otonomi baru,” imbuhnya.

Dukungan masyarakat sudah konkret, tinggal bagaimana kita mengelola potensi, dan komitmen yang ada secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana yang telah diamanahkan masyarakat. Mari kita berdoa kepada Allah SWT, semoga proses pemekaran CDOB ASJA menjadi nyata, pungkasnya.***