Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan Joint Leaders’ Statement dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India ke Indonesia yang diterima Presiden Prabowo Subianto. Draf final dokumen kerja sama juga telah dipertukarkan melalui agenda exchange of document di hadapan pimpinan kedua negara.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, bersama Menteri Komunikasi India, Jyotiraditya M. Scindia, menyepakati kerja sama tersebut sebagai bentuk komitmen kedua negara untuk mengembangkan layanan telekomunikasi secara setara dan saling menguntungkan. “Indonesia ingin memastikan transformasi digital membuat masyarakat Indonesia semakin mampu menguasai, mengembangkan, dan menciptakan teknologi masa depan. Kerja sama dengan India menjadi salah satu ruang strategis untuk memperkuat kapasitas tersebut,” ujar Meutya di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menurut Meutya Hafid, kerja sama Indonesia dan India tidak hanya diarahkan pada penguatan teknologi telekomunikasi yang saat ini digunakan, tetapi juga penguasaan teknologi generasi berikutnya.

Ruang lingkup pengembangan dan riset bersama mencakup teknologi 4G dan 5G, penjajakan teknologi 6G, serta teknologi masa depan seperti teknologi kuantum dan komunikasi nirkabel mutakhir. “Kita berbicara tentang 4G dan 5G, tetapi juga teknologi yang akan menentukan konektivitas dan daya saing digital pada masa mendatang. Karena itu, riset, pengembangan sumber daya manusia, dan kolaborasi industri harus kita siapkan sejak sekarang,” kata Meutya.

Ia mengatakan penguasaan teknologi telekomunikasi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas yang cepat, andal, dan tangguh. Kerja sama dengan India diharapkan membuka ruang pertukaran pengetahuan, pengembangan kapasitas, serta inovasi untuk memperkuat kemampuan kedua negara menghadapi perkembangan teknologi global.

Kerja sama juga mencakup penguatan komunikasi untuk penanganan bencana. Indonesia dan India akan mengeksplorasi pengembangan sistem komunikasi darurat serta solusi pengurangan risiko bencana untuk menjaga keberlangsungan layanan telekomunikasi ketika terjadi krisis atau bencana alam.  “Bagi Indonesia, konektivitas juga menyangkut ketahanan. Ketika bencana terjadi, jaringan komunikasi harus tetap menjadi penghubung masyarakat, pemerintah, dan layanan darurat,” ujar Meutya Hafid.

Implementasi kerja sama akan dilakukan melalui berbagai program, antara lain pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, peningkatan keterampilan (upskilling), dan pelatihan ulang (reskilling).

Kedua negara juga membuka peluang kerja sama penelitian dan pengembangan yang melibatkan akademisi serta industri, sekaligus memperkuat kemitraan pemerintah dan swasta melalui skema public-private partnership (PPP).

Ruang kerja sama turut terbuka bagi pelaku usaha dari kedua negara. Melalui kemitraan business-to-business (B2B), perusahaan telekomunikasi dan teknologi Indonesia dan India dapat mengembangkan proyek bersama serta saling melengkapi kapasitas dan keunggulan industri masing-masing.

Bentuk Forum Dialog Tahunan

Untuk memastikan kerja sama berjalan berkelanjutan, Indonesia dan India akan membentuk forum tahunan Indonesian-Indian Telco Dialogue. Forum yang dipimpin pejabat tingkat tinggi kedua negara tersebut akan digelar secara bergantian untuk mengevaluasi kemajuan program, membahas tantangan, serta menyusun rencana kerja lanjutan.

Nota Kesepahamam (MoU) berlaku selama lima tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua pihak.

Melalui kerja sama tersebut, Indonesia berharap dapat mempercepat penguasaan teknologi telekomunikasi masa depan, meningkatkan ketahanan infrastruktur komunikasi, dan memperluas manfaat transformasi digital bagi masyarakat. “Kemitraan Indonesia dan India harus memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat. Kita ingin kerja sama ini membuka lebih banyak ruang bagi talenta, peneliti, dan industri Indonesia untuk terlibat dalam pengembangan teknologi, sehingga manfaat transformasi digital dapat semakin kuat dirasakan masyarakat dan perekonomian nasional,” tutur Menkomdigi Meutya Hafid.***

Hal ini dikatakan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomidigi), Meutya Hafid, saat menerima audiensi pimpinan XL Smart di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, pada Senin (26/5/2025).

“Kami percaya konsolidasi ini juga berarti penyehatan terhadap industri telekomunikasi di tanah air. Kami berharap nantinya transformasi digital di Indonesia bisa lebih cepat lagi karena kami melihat bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk negara,” ujar Menkomdigi.

Meutya mengapresiasi kontribusi operator seluler dalam menyediakan solusi berbasis data yang dinilai menjadi salah satu elemen kunci untuk menjamin transparansi dan efektivitas berbagai program pemerintah berskala besar, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kalau tidak pakai data, kita tidak tahu masalahnya di mana. Saat mudik pun kita terbantu AI dari pihak operator seluler untuk melihat titik-titik kemacetan. Ke depan kita akan dorong untuk program MBG ini dengan pendekatan seperti itu supaya tidak hanya lebih transparan, tetapi juga lebih lancar pelaksanaannya,” tuturnya.

Menurut Meutya, pemerintah kini tengah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan program MBG dapat menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat hingga akhir tahun ini.

Pendekatan berbasis data juga akan diterapkan dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang direncanakan dimulai pada Juli 2025 mendatang.

“Kita juga bisa fokus ke Sekolah Rakyat karena kami juga diminta untuk mendata di semua titik sekolah itu sudah ada koneksi dan infrastrukturnya atau belum dan 69 titik awal itu sudah ada. Nanti akan 200 titik sekolah yang ditargetkan sehingga perlu koordinasi terus dengan pihak operator seluler,” ungkap dia.

Olah karena itu, lanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terbuka untuk kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk XL Smart, guna memastikan digitalisasi sektor-sektor strategis seperti UMKM, Koperasi Merah-Putih, hingga perluasan infrastruktur digital di daerah tertinggal.

Sementara itu, Komisaris Independen XL Smart, Retno Marsudi, menyatakan kesiapan perusahaannya dalam menyediakan solusi data untuk mendukung agenda pemerintah.

“Kami melihat Bapak Presiden kita sangat pro-rakyat jadi program-programnya itu sangat membumi seperti Koperasi Merah-Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Tentunya itu akan lebih mudah dijalankan apabila didukung oleh data yang kami miliki sehingga tidak mungkin ada kebohongan-kebohongan di lapangan,” ungkapnya seraya menekankan komitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan program prioritas agar bisa menjangkau masyarakat dengan lebih luas.***