“Akan kita jalankan di bulan depan, November. Itu kurang lebih sekitar Rp1,4 triliun,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai pengumuman stimulus ekonomi di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Program Magang Nasional bergaji merupakan bagian dari stimulus ekonomi 8+4+5 tahun 2025 yang disiapkan pemerintah. Pada gelombang pertama, tersedia 20.000 kuota dengan jumlah pelamar sementara mencapai 156.159 orang.

Peserta magang gelombang pertama dijadwalkan mulai bekerja pada Senin (20/10/2025). Mereka akan ditempatkan di perusahaan BUMN, Bank Indonesia, perusahaan swasta, industri, dan lembaga pemerintah.

Secara total, kuota program Magang Nasional gelombang pertama dan kedua mencapai 100.000 peserta. Pemerintah mencatat ada 1.666 perusahaan mendaftar dengan total 26.181 posisi lowongan yang tersedia.

Menteri Prasetyo menjelaskan program ini bertujuan membuka lapangan pekerjaan baru dan menambah pengalaman kerja. Ia menilai pengalaman sering menjadi syarat utama dalam proses penerimaan pegawai di berbagai perusahaan.

“Kalau selama ini untuk melamar pekerjaan kan biasanya dipersyaratkan harus memiliki pengalaman ini kan menyulitkan. Kalau kita tidak memiliki terobosan maka generasi selanjutnya akan sulit mencari pekerjaan maka idenya adalah progam magang,” ujarnya menerangkan.

Menteri Prasetyo berharap sebagian peserta magang bisa direkrut langsung sebagai karyawan tetap setelah program berakhir. Ia menyebut wilayah dengan peminat terbanyak adalah Jakarta dan sejumlah daerah di Pulau Jawa.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan peserta magang akan menerima uang saku bulanan. Ia menyebut program tersebut akan berlangsung selama enam bulan penuh.

“Seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah kabupaten dan kota. Kemudian mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM, dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah,” kata Menteri Airlangga.

Program Magang Nasional ditujukan bagi lulusan baru perguruan tinggi maksimal satu tahun terakhir. Sasaran program meliputi lulusan Diploma (D1–D4) serta lulusan Sarjana (S1) dari berbagai bidang studi.***

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dirinya optimistis stimulus akan mempercepat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan pertumbuhan yang lebih cepat, penerimaan pajak Indonesia pun diyakini akan meningkat.

“PDB tumbuh lebih cepat, tax-nya lebih cepat juga, jadi dampaknya ke defisit cenderung netral to positif,” kata Menkeu di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Menurut Purbaya, salah satu fokus utama adalah program bantuan pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7 triliun. Purbaya mengungkapkan bahwa anggaran tersebut bersumber dari pos belanja yang biasanya tidak terserap maksimal setiap akhir tahun.

Pemerintah telah merumuskan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pemerintah akan melanjutkan bantuan pangan selama 2 bulan ke depan dengan penyaluran 10 kilogram beras pada bulan Oktober dan November, dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp7 triliun.

“Pemerintah akan melakukan evaluasi pada bulan Desember guna mengukur optimalisasi realisasi dan keberlanjutan program,” ujar Airlangga.

Bantuan Pangan Layak Konsumsi

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bahwa seluruh bantuan pangan beras yang disalurkan melalui Perum Bulog pada periode Oktober—November 2025 dalam kondisi baik dan layak konsumsi.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyusul temuan 1.200 ton beras Bulog yang mengalami penurunan mutu di gudang Bulog di Maluku Utara.

“Prinsipnya, semua bantuan pangan yang ditugaskan ke Bulog harus sampai ke masyarakat dalam kondisi bagus. Meski ada sebagian yang perlu direproses atau dikontrol kualitasnya, hasil akhirnya tetap harus layak,” ujar Arief.

Menanggapi temuan beras yang mengalami penurunan mutu, Arief menyampaikan bahwa penyimpanan dalam jangka waktu tertentu memang dapat mempengaruhi kualitas, khususnya pada stok lama dari tahun 2024.

Maka untuk menjaga agar beras tetap layak konsumsi, Bulog secara berkala melakukan sejumlah perawatan seperti fumigasi, pembersihan menggunakan blower, dan proses ulang (reprocessing).

Dalam upaya menjaga kualitas beras nasional, Bapanas mendorong peningkatan proses panen dan pascapanen di dalam negeri. Salah satu standar yang harus dipenuhi adalah kadar air maksimal 14 persen sebelum beras digiling dan disimpan.

Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat selama periode Oktober hingga November 2025.

Inisiatif ini merupakan bagian dari 17 paket kebijakan ekonomi yang akan diterapkan sepanjang tahun 2025 dan 2026, dengan tujuan utama meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan, memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga, serta mendukung upaya pengendalian inflasi nasional.***

Setelah memimpin rapat koordinasi terbatas dengan 12 menteri dan kepala lembaga untuk memfinalisasi insentif yang akan bergulir mulai Oktober 2025, Airlangga menyebutkan adanya beberapa tambahan stimulus, salah satunya bantuan sosial berupa minyak goreng Minyakita.

“Untuk bantuan pangan ditambah selain 10 kg beras untuk dua bulan, ditambah 2 liter Minyakita,” kata Airlangga saat konferensi pers hasil rakortas stimulus ekonomi 8+4+5 di kantornya, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Tambahan berikutnya berupa kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat dan transportasi pada periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Besaran insentif yang diberikan mencapai 50 persen.

Selain itu, PPN DTP juga akan berlaku untuk sektor properti sampai 2026 dengan batas maksimal harga Rp2 miliar. 

“Maka Rp2 miliarnya ditanggung pemerintah dan sisanya ditanggung oleh pembeli,” tegas Airlangga.

Untuk program lain, tetap sama seperti yang diumumkan di Istana Negara, misalnya program magang untuk lulusan perguruan tinggi dengan batas maksimal satu tahun setelah lulus.

Peserta akan mendapat uang saku setara UMP selama enam bulan untuk 20.000 penerima manfaat.

“Untuk ini perusahaan tidak bayar, yang setara UMP dibayar pemerintah,” ujar Airlangga.

Begitu juga dengan diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU) sebesar 50 persen yang seluruhnya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. 

“Itu sepenuhnya dari BPJS dan justru regulasinya dipermudah untuk manfaat layanan tambahannya,” tambahnya.

Secara total, paket stimulus ekonomi 8+4+5 ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,23 triliun, terdiri dari 8 program akselerasi 2025, 4 program berlanjut di 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

Rincian 8 program akselerasi 2025 seperti yang pertama program magang fresh graduate maksimal satu tahun setelah lulus, uang saku Rp3,3 juta per bulan selama 6 bulan. Anggaran Rp198 miliar untuk 20.000 peserta, sama juga berlaku di 2026.

Kedua, PPh Pasal 21 DTP sektor pariwisata sebesar 100 persen selama 3 bulan (sisa tahun pajak 2025) senilai Rp120 miliar. Di 2026 naik jadi Rp480 miliar untuk 552 ribu pekerja.

Ketiga, bantuan pangan 10 kg beras selama dua bulan untuk 18,3 juta KPM. Bisa ditambah Desember jika serapan anggaran belum optimal. Anggaran terbesar Rp7 triliun dengan asumsi harga beras plus distribusi Rp18.500.

Keempat, diskon iuran JKK dan JKM 50 persen bagi pekerja PBPU seperti ojol, sopir, kurir, ojek pangkalan, hingga logistik. Anggaran Rp36 miliar untuk 731.361 orang.

Kelima, manfaat layanan tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi bunga KPR/KPA/PUMP/PP hingga BI Rate plus 3 persen, kredit developer BI Rate plus 4 persen, serta relaksasi SLIK OJK. Anggaran Rp150 miliar untuk 1.050 unit rumah.

Keenam, padat karya tunai (cash for work) lewat Kemenhub dan Kementerian PU. Anggaran Rp3,5 triliun (KemenPU) dan Rp1,8 triliun (Kemenhub) untuk 609.465 orang.

Ketujuh, percepatan deregulasi (PP 28/2025) melalui integrasi K/L dan RDTR Digital ke OSS di 50 daerah pada 2025, meluas jadi 300 daerah di 2026. Anggaran Rp175 miliar (2025) dan Rp1,05 triliun (2026).

Kedelapan, program perkotaan berupa peningkatan kualitas permukiman dan platform pemasaran untuk UMKM dan gig economy. Dana dari kontingensi Pemda DKI Rp2,7 triliun, akan diperluas ke Jabar, Jateng, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

Empat Program Lanjutan di 2026 seperti Perpanjangan PPh Final 0,5 persen UMKM dengan anggaran Rp2 triliun untuk 542.000 wajib pajak UMKM, Perpanjangan PPh 21 DTP sektor pariwisata dengan kebutuhan anggaran Rp480 miliar, PPh Pasal 21 DTP untuk 1,7 juta pekerja industri padat karya bergaji di bawah Rp10 juta dengan anggaran Rp800 miliar, serta diskon iuran JKK dan JKM bagi PBPU termasuk ojol, petani, pedagang, nelayan, buruh, hingga pekerja rumah tangga dengan total target 9,96 juta orang dan anggaran Rp753 miliar.

Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja, Meliputi operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, replanting perkebunan rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, dan modernisasi kapal nelayan.***

source: IDXChannel