Camat Kluet Utara, Alman Paluti, S.STP., M.Ec.Dev., mengatakan pihak kecamatan bersama unsur Muspika telah melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap empat dapur SPPG yang saat ini beroperasi di wilayah Kecamatan Kluet Utara.

Menurutnya, keberadaan dapur SPPG sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program strategis nasional. Namun demikian, pengelolaan limbah hasil operasional dapur juga harus menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.

“Kami sudah mengingatkan seluruh pengelola dapur SPPG agar memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan di sekitar lokasi operasional,” kata Alman Paluti, Senin (8/6/2026).

Ia berharap seluruh dapur SPPG yang beroperasi di Kecamatan Kluet Utara segera melengkapi fasilitas pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Menurut Alman, pemerintah kecamatan akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna memastikan seluruh dapur SPPG menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan, baik dari aspek sanitasi, keamanan pangan, maupun pengelolaan lingkungan.

“Program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak dan perlu didukung bersama. Namun, aspek lingkungan juga harus menjadi perhatian agar operasional dapur tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Selain pengelolaan limbah, ia menilai pemenuhan standar sanitasi menjadi faktor penting dalam menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa penerima manfaat program.

Karena itu, pengelola dapur diharapkan tidak hanya fokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memastikan seluruh proses produksi berlangsung secara higienis dan sesuai standar kesehatan.

“Kami berharap program strategis nasional ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi generasi muda, khususnya para siswa di berbagai jenjang pendidikan, dengan tetap memperhatikan standar kesehatan lingkungan dan keamanan pangan,” pungkasnya.

Pemerintah Kecamatan Kluet Utara menegaskan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh dapur SPPG di wilayah tersebut beroperasi sesuai regulasi serta tidak menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.***

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Kondisi ini dikonfirmasi langsung oleh
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh Selatan, Yulimir, Sabtu (28/2/2026).

“Belum memiliki SLHS karena belum memenuhi syarat dan nilai minimal 80,” kata Yulimir.

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi merupakan dokumen penting yang menandakan suatu fasilitas telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, terutama bagi penyedia layanan makanan. Tanpa sertifikat tersebut, keamanan proses pengolahan makanan menjadi sorotan serius, apalagi jika menyasar kelompok rentan seperti anak-anak sekolah.

Tak hanya itu, fasilitas pengolahan limbah di SPPG tersebut juga belum tersedia.
“Belum ada IPAL, mereka lagi pesan,” ujarnya.

Ketiadaan IPAL berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan kesehatan jika limbah dapur tidak dikelola sesuai standar. Padahal, instalasi ini menjadi salah satu syarat penting untuk mencegah pencemaran dan menjaga lingkungan sekitar tetap aman.

Menurut Yulimir, saat ini pihak SPPG masih dalam tahap pembenahan agar dapat memenuhi nilai minimal Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sebagai syarat penerbitan SLHS. Artinya, fasilitas tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar sanitasi yang ditetapkan, meski pelayanan tetap berjalan.

“Kita mendorong agar SPPG aktif untuk melakukan perbaikan,” ungkapnya.***