Isi spanduk yang terpampang mencerminkan kejenuhan masyarakat terhadap situasi yang berulang setiap tahun. Salah satu spanduk bertuliskan dalam bahasa Aceh, “Adat Aceh memang peumulia jame, tapi meunyo jame yang ka meu thon-thon, nyan kon jame le. Kajet peuteubit awak Rohingya dari Nanggroe Aceh.”

Kalimat ini bermakna bahwa adat Aceh memang menghormati tamu, namun jika tamu sudah terlalu lama menetap, maka bukan lagi tamu, melainkan beban yang sepatutnya dipulangkan.

Spanduk lain menampilkan tulisan “Aceh bukan tempat penampungan permanen bagi pengungsi Rohingya,” “UNHCR dan IOM keluar dari Aceh,” serta “Usut tuntas praktik people smuggling yang melibatkan oknum.” Sebagian warga bahkan menuduh lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM menjadikan penanganan pengungsi sebagai ladang bisnis atas nama kemanusiaan.

Tokoh masyarakat pesisir Lhokseumawe menyebut bahwa masyarakat tidak menolak kemanusiaan, namun menolak eksploitasi situasi oleh pihak luar.

Mereka meminta agar UNHCR dan IOM tidak menjadikan Aceh sebagai lokasi proyek jangka panjang yang tidak memberi kepastian.

Menurutnya, jika memang Indonesia hanya berstatus negara transit, maka harus ada batas waktu yang jelas bagi para pengungsi Rohingya untuk dipindahkan ke negara tujuan akhir.

Masyarakat menilai lemahnya ketegasan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh terhadap batas waktu transit telah menciptakan ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Praktik penyelundupan manusia (people smuggling) disebut makin terbuka dengan masuknya kapal-kapal pengungsi ke perairan Aceh tanpa pengawasan ketat.

Berdasarkan Konvensi Pengungsi PBB 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tidak berkewajiban menampung pengungsi secara permanen karena bukan negara tujuan, melainkan hanya negara transit. Namun dalam praktiknya, banyak pengungsi Rohingya yang tinggal bertahun-tahun di Aceh tanpa kepastian status dan tanpa arah pemindahan yang jelas.

Hingga berita ini diterbitkan, spanduk-spanduk penolakan masih terpasang di berbagai titik dan belum ditertibkan aparat. Masyarakat menganggap keberadaan spanduk itu sebagai bentuk aspirasi dan peringatan agar lembaga internasional menghormati kondisi sosial serta budaya masyarakat lokal.

Pihak UNHCR dan IOM hingga kini belum memberikan tanggapan resmi, begitu pula Pemerintah Kota Lhokseumawe yang belum mengeluarkan pernyataan terkait meningkatnya penolakan masyarakat terhadap kehadiran pengungsi Rohingya di wilayah Aceh.***

Kali ini, mereka mendarat di Gampong Paya Peulawi, Kecamatan Birem Bayeun, pada Sabtu, 30 November 2024.

Sebanyak 116 orang imigran Rohingya tiba di Pulau Ujung Perleng, Gampong Paya Peulawi, sekitar pukul 13.45 WIB

Kapolres Langsa AKBP Andy Rahmansyah melalui Kasatpol Airud, AKP Nurmansyah kepada wartawan membenarkan terkait keberadaan ratusan pengungsi etnis Rohingya tersebut.

“Benar, hari ini Sabtu, 30 November 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, ratusan etnis Rohingya terdampar di Kuala Ujung Perleng,” sebut AKP Nurmansyah kepada awak media.

Ia menyebutkan etnis Rohingya yang terdampat berjumlah 116 orang, terdiri dari 32 laki-laki, 46 perempuan, 15 anak laki-laki dan 23 anak perempuan.

“Kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pengingsi Rohingya ini,” pungkasnya.

Bahkan, sebagian pihak lainnya menilai, Pemkab Aceh Selatan yang diwakili Staf Ahli Bidang Keistimewaan dan Kerjasama Setdakab Aceh Selatan Yuhelmi, SH kalah dalam menjalankan Diplomasi dengan daerah lain dan pihak pihak berwenang setingkat provinsi.

“Bagaimana bisa, sudah di antar ke luar daerah dan bahkan ke ibukota provinsi, malahan dikembalikan ke Aceh Selatan,” kata beberapa pihak di Tapaktuan, pekan lalu.

Ironisnya, pengungsi yang sudah di bawa ke depan Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Wilayah Aceh di Banda Aceh, tidak bisa diturunkan dari truck pengangkutnya.

Bahkan sempat di bawa ke lokasi bekas Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe, ternyata tidak bisa tertampung.

Informasi yang dihimpun, sebanyak 152 etnis Rohingya tersebut mengalami depresi ketika mereka di tolak di sana-sini dan, akhirnya dikembalikan ke Aceh Selatan. Pasalnya, karena tidak ada pembicaraan antara Pemkab Aceh Selatan dengan pimpinan daerah yang dituju.

Bahkan, disebut-sebut, surat keterangan dari pihak berwenang sebagai kelengkapan administrasi untuk kordinasi tidak dimilik.

Sumber yang layak dipercaya mengungkapkan, tidak lengkapnya dokumen dari Pemkab Aceh Selatan, menyulitkan pihak kepolisian di Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe untuk menindaklanjutinya.

“‘Maka, para pengungsi dibawa pulang ke Aceh Selatan yang kini menempati bangunan Gedung Olah Raga Tapaktuan Sport Center (TSC), kendatipun warga Gampong Pasar Tapaktuan menolaknya, kata sumber di Tapaktuan, Senin, (18/11).

Belakangan, warga setempat, akhirnya menerima pengungsi tersebut dengan alasan kemanusiaan. “Kami memberi batas waktu agar pengungsi itu minggat dari kampung kami,” kata tokoh masyarakat setempat.

Di tempat lain, banyak pendapat yang mengemuka antara pro dan kontra. Pendapat pro, menilai dari segi kemanusiaan di tengah daerah syariat Islam, sebaiknya ditampung.

“Mengapa dibiarkan pengungsi Itu “terombang-ambing” di darat, setelah terombang-ambing di lautan,” kata seorang warga Tapaktuan Abdullah Yahya (56).

Sedangkan yang kontra, menyebut kedatangan pengungsi itu sebagai beban bagi daerah.

Dalam situasi prp-kontra itu, membuktikan bahwa pengungsi Rohingya diduga srngajs dipermainkan oleh pihak tertentu seperti UNHCR dan Kemenkum HAM Provinsi Aceh.

Staf Ahli Bidang Keistimewaan dan Kerjasama Setdakab Aceh Selatan Yuhelmi, SH yang ditugaskan khusus oleh Penjabat Bupati Cut Syazalisma dalam urusan pengungsi internasional yang dikonfirmasi mediaaceh.co.id tentang “kalah diplomasi”, di Tapaktuan, baru lalu, tidak memberikan tanggapan.

Bagaimana menurut Bapak, tentang pendapat publik bahwa Pemkab Aceh Aceh Selatan “kalah diplomasi” dalam urusan pengungsi Rohingya?, Yuhelmi, SH, tidak memberikan tanggapan apa-apa sampai pengungsi internasional itu masih menempati GOR TSC Tapaktuan di Taman Pala yang menghadap Samudera Indonesia itu.***

Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh Timur, T Amran, dalam keterangan resmi yang dilansir ANTARA, Jumat (1/11/2024). Amran menjelaskan, keputusan relokasi ini dilakukan untuk memberikan penanganan yang lebih terkoordinasi bagi para imigran.

Menurut Amran, proses pemindahan imigran Rohingya dari pantai Desa Meunasah Hasan dilakukan dengan menggunakan dua truk pada Kamis (31/10) pukul 20.00 WWIB

“Di lokasi penampungan sementara tersebut juga sudah ada puluhan imigran etnis Rohingya lainnya yang sebelumnya mendarat di Kuala Parek, Kabupaten Aceh Timur,” kata Amran.

Keberadaan penampungan sementara ini menjadi langkah awal untuk memastikan para imigran menerima bantuan kemanusiaan serta penanganan kesehatan dan logistik yang memadai selama berada di Aceh Timur. Penampungan ini juga bertujuan untuk meredakan kepadatan di titik kedatangan dan menjaga keteraturan dalam penanganan pengungsi.

Selain proses relokasi, Amran juga menyampaikan bahwa enam jenazah imigran Rohingya yang meninggal dunia di pantai Desa Meunasah Hasan telah dikebumikan di tempat pemakaman umum Desa Meunasah Asan, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Proses pemakaman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kedekatan dengan lokasi kedatangan imigran.

“Pemakaman dilakukan secara pantas di pemakaman umum setempat. Kami berusaha memberikan penanganan yang manusiawi bagi para imigran yang datang, termasuk bagi mereka yang meninggal dunia dalam perjalanan,” ujar Amran.

Amran mengungkapkan harapannya agar pihak terkait dapat mengungkap tujuan kedatangan imigran Rohingya di Kabupaten Aceh Timur. Menurutnya, hal ini penting untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa mendatang. “Tidak menutup kemungkinan kehadiran imigran etnis Rohingya tersebut hanya untuk mencari legalitas sebagai pengungsi dan kemudian mencari suaka ke negara lain,” katanya.

Pemerintah daerah, bersama organisasi kemanusiaan dan instansi terkait, terus memantau perkembangan para imigran dan melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar para imigran terpenuhi. Di samping itu, langkah antisipatif juga diambil untuk menjaga ketertiban dan keamanan di kawasan sekitar lokasi penampungan.

Wilayah pesisir Aceh Timur kerap menjadi titik mendaratnya para imigran Rohingya yang mencari perlindungan dari konflik di negara asal mereka. Pemerintah dan masyarakat Aceh Timur telah beberapa kali memberikan bantuan darurat bagi kelompok imigran yang tiba secara sporadis, memperlihatkan respons kemanusiaan terhadap kondisi sulit yang dihadapi para imigran.

Dengan jumlah pendatang yang terus bertambah, perhatian terhadap pengelolaan penampungan dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas bagi pemerintah setempat. Selain bantuan logistik, layanan kesehatan juga disediakan untuk memastikan kondisi para imigran tetap stabil, mengingat perjalanan panjang dan kondisi laut yang sulit dapat menyebabkan kelelahan dan risiko kesehatan.

Kedatangan imigran Rohingya di Aceh Timur menambah tantangan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mengelola krisis kemanusiaan ini. Peningkatan jumlah imigran menuntut penyediaan fasilitas yang memadai serta dukungan logistik dan tenaga medis yang memadai di lapangan. Koordinasi dengan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) dan lembaga kemanusiaan internasional diperlukan untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan.

Dengan situasi yang belum pasti, pemerintah daerah diharapkan dapat terus berkolaborasi dengan pihak terkait untuk menangani setiap kedatangan imigran secara efektif dan manusiawi, sembari memastikan stabilitas di wilayah Aceh Timur. Ke depannya, diharapkan dapat tercipta solusi bersama antara pemerintah Indonesia dan organisasi internasional untuk memberikan perlindungan yang sesuai dan aman bagi para imigran Rohingya yang mencari suaka.***

“Dalam aksinya, jaringan pelaku ini tidak hanya menyelundupkan etnis Rohingya ke negara tetangga, tetapi juga melakukan aktivitas penyelundupan warga lokal Aceh secara ilegal ke negara tetangga lainnya. Mereka bekerja secara terorganisir dalam mengatur penyelundupan manusia ini,” kata Dirreskrimum Polda Aceh, Kombes Ade Harianto, dalam keterangannya, pada Sabtu, 26 Oktober 2024.

Lanjutnya, mereka berbagi tugas, siapa yang mengatur keuangan, mengatur penyediaan alat angkut, dan sebagainya, sampai kepada siapa yang menghubungkan jaringan-jaringan mereka yang ada di Bangladesh, Aceh, Riau, hingga ke Malaysia.

Ade Mengatakan, pengungkapan kasus ini tidak lepas dari kolaborasi yang terbangun secara sinergis mulai dari peran Panglima Laot yang memberikan informasi, support dari imigrasi yang membantu melakukan pencatatan dan identifikasi pengecekan mana yang pengungsi dan mana warga negara asing yang pura-pura jadi pengungsi.

Peran pemerintah daerah bersama Polri dan unsur lainnya juga membantu menciptakan situasi yang kondusif. Peran dari lembaga internasional yaitu UNHCR dan IOM, khususnya UNHCR yang memiliki sistem pendataan biometrik terhadap pengungsi, sehingga memudahkan penyidik dalam melakukan proses penyelidikan.

Kolaborasi ini, kata Ade, telah mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga yang menyatakan komitmen bersama mengenai strategi penegakan hukum kolaboratif Polri dalam penanganan dugaan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), terkait kedatangan pengungsi luar negeri.

Hal itu disepakati dalam forum yang digelar di Aula Machdum Sakti Polda Aceh. Kegiatan itu diinisiasi oleh Kombes Pol Ade Harianto dengan fasilitator Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Dr. M. Gaussyah.

Di antara lembaga yang membuat komitmen bersama dan menandatangani komitmen tersebut, yaitu Bidang Hukum Polda Aceh, Kesbangpol Aceh, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Fakultas Hukum USK, Majelis Adat Aceh, PWI Aceh, IOM Indonesia, serta UNHCR Indonesia.

Diketahui, dalam perkara penyelundupan manusia di Aceh Selatan, ada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan delapan orang sudah ditetapkan sebagai DPO.

Ade mengimbau, delapan orang yang menjadi DPO tersebut agar segera menyerahkan diri. Bila menyerahkan diri secara baik-baik, tentunya akan ada pertimbangan pengurangan hukuman, karena dianggap kooperatif dan mau mempertanggungjawabkan perbuatannya.***

Kapal motor nelayan menjemput imigran tersebut di perairan berjarak satu mil dari pelabuhan tersebut.

Pantauan Krusial, pada Kamis, 24 Oktober 2024, imigran Rohingya tersebut dievakuasi per tahap ke darat oleh tim sar gabungan.

Saat ini yang sudah berhasil dievakuasi sebanyak 66 dari 139 imigran rohingya.

Imigran tersebut akan dibawa dan ditempatkan ke terminal type c Labuhan Haji untuk sementara waktu.

Menurut wakil ketua DPD II KNPI Aceh Selatan ini, pihaknya meminta seluruh elemen masyarakat aceh selatan agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas apalagi dapat membunuh rasa kemanusiaan kita sebagai manusia.

Ditambah lagi kita sebagai orang aceh khususnya aceh selatan yang dikenal dunia sebagai masyarakat yang sangat peduli terhadap saudara kita yang lagi membutuhkan dengan kondisi darurat. Ini masalah kemanusiaan, bukan masalah politik. Harus bisa kita pilah-pilah.

“Jangan ada menyebarkan isu-isu negatif yang begitu dahsyat dan heboh, padahal itu belum ada kebenarannya sehingga membuat masyarakat menjadi ketakutan karena hal-hal yang belum tentu benar,” kata Rahmad.

“Jangan mengikuti pola-pola berpikir bahwa semua yang datang itu adalah ancaman dan lain sebagainya, itu semua bukan cara berpikir kita orang aceh apa lagi orang muslim. Bisa saja keberkahan dari Allah akan mengalir deras ketika kita membantu sesama manusia apalagi sesama muslim,” sambungnya.

Lebih lanjut, Rahmad menjelaskan,kalau kita lihat secara global, etnis rohingya itu tidak serta merta datang ke Aceh tapi ada kejadian-kejadian yang terjadi di negaranya bahkan mengancam jiwa mereka, sehingga mereka menuju ke negara-negara yang dianggap aman dan peduli tentang kemanusian.

Begitupun,Kalau kita merujuk pada Perpres 125 tahun 2016 justru lebih memberi ruang bagi pemerintah kabupaten atau kota untuk bertindak. Kewenangannya pun hanya sebatas memberikan tempat penampungan yang bersifat sementara, sedangkan urusan lainnya tetap menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.

“Saat ini pengungsi rohingya berada dalam perlindugan dua lembaga PBB, yakni UNHCR dan IOM. Nasib para pengungsi Rohingya masih belum jelas, karena sejauh ini belum ada negara yang bisa menerima mereka secara utuh,” jelas Rahmad

Oleh karena itu Rahmad menegaskan agar ada rasa kemanusian yang kita bawa terhadap mereka, dan pemda harus ikut andil digarda terdepan dalam proses kemanusiaan ini. Apalagi, prinsip pengungsi itu secara sederhana tidak boleh ditolak, tidak boleh dihukum dan didiskriminasikan. Selama mereka mempunyai itikad baik atau tidak mengacaukan tempat kita maka kita wajib menerimanya sesuai dengan perintah syariat yang kita anut.

“Walaupun juga butuh kehati-hatian sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi kedepannya.Kita harus mengedepankan ukhuwah Islamiyah yang menjadi pegangan kita. Di lain sisi, mereka adalah tamu yang harus kita muliakan sebab budaya Aceh sangat memuliakan tamu” ucap Rahmad.

Rahmad berharap Pemerintah Daerah segera ambil tindakan yang positif dengan mengedepankan kemanusiaan. Masalah etnis rohingya ini bebannya jangan lagi diberi utuh kepada masyarakat, tinggal dimana, sampai kapan dan lani-lain, sebab itu tugasnya pemerintah. Jangan juga ada kriminalisasi terhadap pelaut Aceh yang menolong mereka terdampar atau rusak kapal di laut.

“Terakhir kita juga berharap adanya fatwa MPU yang secara tegas terkait cara pandang Islam dan budaya Aceh menyikapi kehadiran pengungsi Rohingya,” tutup Rahmad.***

pafibiaknumfor.org

Bantuan melalui Dinas Sosial Aceh Selatan ini langsung diserahkan Kabid Limjansos Maza Sahfri kepada Camat Labuhanhaji Tengah Fazli Ras, S.Ag, pada Sabtu, 19 Oktober 2024.

“Bantuan logistik yang kita salurkan berupa Indomie 30 kotak, Aqua 35 kotak, Kids Ware atau perlengkapan bayi delapan paket, famili kids 10 paket dan kue kering jenis Unibis 10 kotak,” kata Maza.

Sambungnya, logistik akan diantarkan kembali sore nantik. mengingat Dinas sosial juga menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Trumon, Aceh Selatan.

“Bantuan ini kita bawa bertahap dan nanti akan menyusul lagi karna kebetulan anggota kita juga terbatas, berhubung ada juga yang ke Trumon menyerahkan bantuan untuk korban banjir,” ujarnya.

Jelasnya, setelah anggota pulang dari Trumon kita akan kembali menyalurkan, di Aceh Selatan hari ini ada dua bencana, satu bencana alam di Trumon Raya dan satu lagi Bencana Sosial di Labuhan Haji yakni kapal etnis Rohingya terombang-ambing di perairan Kabupaten setempat.

“Jadi, sesuai dengan arahan pimpinan, Pj Bupati Aceh Selatan untuk kedua bencana ini yakni bencana alam dan bencana sosial harus dipenuhi kebutuhan logistiknya,” pungkas Kabid Lijamsos.***

Mayat yang berjenis kelamin wanita tersebut ditemukan oleh warga sekitar pukul 14.30 dan langsung di laporkan ke Tim SAR Gabungan yang lagi stand by di TPI Labuhan Haji.

Tim SAR dari Basarnas Pos Meulaboh, Satgas SAR Aceh Selatan, BPBD Aceh Selatan, TNI/POLRI serta masyarakat langsung menuju ke TKP untuk mengevakuasi temuan mayat tersebut.

Menurut Ketua Satgas SAR Aceh Selatan Zumardi ketika dikonfirmasi oleh awak media membenarkan penemuan mayat tersebut.

“Benar ada temuan mayat di bibir pantai Desa Kemumu Hilir Kecamatan Labuhan Haji Timur, dan sekarang telah kita evakuasi ke puskesmas terdekat dengan menggunakan ambulance,” pungkas Zumardi.***

Sebelumnya insiden membawa kabur 12 warga Rohingya dilakukan Mustika terjadi pada Sabtu, 25 Mei 2024, sekira pukul 04.50 WIB dini hari. Di waktu yang sama, dia ditangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat di Jalan Gajah Mada Meulaboh, depan kantor Bupati.

“Mustika adalah warga asal Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, dia dalam kesehariannya bekerja sebagai sopir di salah satu travel. Saat hendak membawa kabur 12 warga Rohingya, dia menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna hitam,” kata Kabid Trantib Satpol PP Aceh Barat, Arsil, Rabu, 29 Mei 2024.

Arsil menjelaskan, usai ditangkap palaku tersebut langsung diboyong ke kantor Satpol PP Aceh Barat beserta mobil yang digunakannya guna dimintai keterangan dan ditahan dalam beberapa waktu tertentu.

Selanjutnya pada Minggu, 26 Mei 2024, kata Arsil, pelaku diserahterimakan kepada kepolisian setempat guna dimintai keterangan dan memeriksa lebih lanjut. Namun karena tidak mencukupi unsur penetapan tersangka, pihak kepolisian mengembalikan ke Satpol PP.

“Sudah kita serahkan ke kepolisian, tapi karena tidak cukup unsur penetapan sebagai tersangka atau unsur tindak kejahatan, pelaku dikembalikan kepada kami. Ya diserahkan kepada polisi karena polisi kan yang berwenang tentang semua tindak pidana,” jelasnya.

Menurut Arsil, aksi pelaku pembawa kabur warga Rohingya yang ditampung di halaman belakang kantor Bupati Aceh Barat itu selama ini sudah terjadi lima kali. Meski sudah lima kali beraksi, pelaku tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan pelaku hanya sopir mobil travel.

“Jadi hanya tiga kali yang berhasil dibawa kabur oleh pelaku, dan pelaku ini disuruh oleh dalang untuk menjemput dan membawa warga tersebut ke Medan. Dia diberikan ongkos sebesar Rp 1 juta per orang, nah dalangnya ini yang harus ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Oleh karena itu, disebutkan Arsil, pelaku bernama Mustika akan dikembalikan ke keluarganya setelah Ketua Tim Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya, Abdul Rani, tiba di Aceh Barat.

“Ketua tim sedang berada di luar daerah, nanti setelah ketua tim ada di Aceh Barat akan dilaksanakan serahterima Mustika ke keluarganya di kantor Satpol PP Aceh Barat,” pungkasnya.***