Di atas kertas, arah ini terlihat menjanjikan. Indonesia memiliki perkebunan sawit terluas di dunia, industri hilir yang semakin berkembang, dan pengalaman panjang dalam program biodiesel. Namun di balik optimisme tersebut, terdapat satu persoalan mendasar yang belum benar-benar diselesaikan: produktivitas sawit nasional masih terlalu rendah.

Padahal, Indonesia sebenarnya tidak sedang kekurangan potensi. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan material tanam kelapa sawit telah melahirkan berbagai varietas unggul dengan potensi genetik produksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan capaian rata-rata nasional saat ini. Tidak hanya dari satu produsen benih tertentu, material unggul dari berbagai sumber seperti Socfindo, PPKS, Lonsum, Dami Mas, Topaz, dan belasan produsen benih lainnya telah menghasilkan benih yang memiliki potensi genetik produksi CPO sekitar 7,5–9,5 ton per hektare per tahun. Bahkan jika dihitung bersama minyak inti sawit, total potensi produksi minyak sawit dapat mencapai sekitar 8,2–10,4 ton per hektare per tahun.

Potensi tersebut tentu tidak berdiri di ruang hampa. Potensi genetik suatu varietas dibentuk melalui pengamatan jangka panjang pada kondisi tumbuh yang optimum. Karena itu, jika dibaca dengan pendekatan kelas kesesuaian lahan, potensi tersebut dapat diterjemahkan menjadi kisaran produktivitas yang lebih realistis untuk didekati pada lahan yang sesuai dan dikelola dengan baik.

Namun di lapangan, produktivitas nasional masih berkisar sekitar 3,6 ton CPO per hektare per tahun. Artinya, perkebunan sawit Indonesia baru mampu memanfaatkan sebagian kecil dari potensi genetik yang sesungguhnya sudah tersedia. Jurang ini terlalu besar untuk dianggap sebagai persoalan biasa. Ini menunjukkan bahwa masalah utama sawit Indonesia hari ini bukan lagi terletak pada keterbatasan varietas atau kemajuan teknologi breeding, melainkan pada ketidakmampuan sistem budidaya, peremajaan, dan tata kelola kebun dalam mendekatkan realisasi hasil terhadap potensi produksi yang secara genetis sebenarnya sudah tersedia.

Persoalan ini menjadi semakin penting karena kebutuhan CPO ke depan akan terus meningkat. Program mandatory B50 yang akan mulai diterapkan pada Juli 2026 akan membutuhkan tambahan pasokan bahan baku dalam jumlah besar. Dengan asumsi implementasi dalam basis satu tahun penuh, jika B40 selama ini membutuhkan sekitar 13–14 juta ton CPO per tahun, maka B50 dapat mendorong kebutuhan menuju kisaran lebih dari 17 juta ton CPO per tahun, tergantung target konsumsi solar nasional dan pola implementasinya. Apabila pada saat yang sama pemerintah juga membuka ruang bagi pengembangan bensin sawit atau bahan bakar hijau lainnya, termasuk bioavtur, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap kebutuhan bahan baku akan menjadi semakin besar.

Artinya, Indonesia tidak lagi memiliki banyak waktu. Selama ini, peningkatan produksi sawit sering dibayangkan sebagai sesuatu yang harus dicapai melalui ekspansi lahan. Padahal ruang untuk ekspansi semakin terbatas, baik karena persoalan legalitas, lingkungan, maupun tekanan global terhadap isu deforestasi. Karena itu, jalan paling rasional untuk meningkatkan produksi adalah dengan mengejar kenaikan produktivitas dan memperkecil kesenjangan antara potensi genetik dan realisasi produktivitas.

Dengan asumsi luas tanaman menghasilkan nasional berada pada kisaran 13–14 juta hektare, ruang peningkatan produksi sesungguhnya masih sangat besar. Jika rata-rata produktivitas nasional dapat naik dari sekitar 3,6 ton menjadi 5 ton CPO per hektare per tahun saja, maka secara teoritis tambahan produksi nasional dapat mencapai sekitar 18–20 juta ton tanpa perlu membuka lahan baru. Apalagi jika dalam jangka panjang produktivitas dapat didorong mendekati 6–7 ton per hektare di sebagian besar wilayah potensial. Dengan kata lain, masa depan produksi sawit Indonesia sesungguhnya tidak lagi terutama ditentukan oleh seberapa luas lahan baru dibuka, tetapi oleh seberapa serius negara membangun roadmap peningkatan produktivitas.

Masalahnya, produktivitas sawit nasional tidak dapat diselesaikan dengan satu resep yang sama untuk seluruh Indonesia. Kebun sawit tersebar di berbagai provinsi dengan kondisi agroekologi yang sangat beragam. Jenis tanah berbeda, curah hujan berbeda, topografi berbeda, intensitas sinar matahari berbeda, bahkan kualitas manajemen kebun dan pranata sosialnya pun berbeda. Karena itu, peningkatan produktivitas tidak cukup hanya melalui penyediaan bibit unggul dan peremajaan semata. Produktivitas sesungguhnya merupakan hasil interaksi antara material genetik, kesesuaian lahan, pengelolaan air, pemupukan, populasi tanaman, pengendalian hama dan penyakit, kualitas panen, serta efisiensi transportasi TBS ke pabrik.

Di sisi lain, persoalan produktivitas juga tidak hanya terjadi pada kebun rakyat. Memang, sekitar 42% luas sawit nasional berada di tangan pekebun rakyat, dan di kelompok inilah persoalan benih ilegal, tanaman tua, keterbatasan modal, serta rendahnya intensitas perawatan paling sering dijumpai. Akan tetapi, sisanya yang berada di tangan perusahaan perkebunan juga belum sepenuhnya mampu menunjukkan kinerja optimal. Tidak banyak perusahaan yang mampu mempertahankan produktivitas rata-rata di atas 5–6 ton CPO per hektare. Bahkan sebagian besar kebun besar masih menghasilkan yield sekitar 3–5 ton CPO per hektare, meskipun diyakini sudah menggunakan bibit unggul.

Fakta ini membuktikan bahwa Indonesia sesungguhnya tidak hanya membutuhkan bibit yang lebih baik, tetapi juga sistem yang lebih baik. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tentu penting, terutama karena perlunya mengganti tanaman sawit yang menggunakan benih ilegal dan tanaman tua di kebun rakyat yang masih sangat luas. Namun PSR seperti yang saat ini dilaksanakan tidaklah mencukupi. Jika kecepatan peremajaan lebih lambat dibandingkan kecepatan tanaman yang menua, maka Indonesia sesungguhnya sedang berhadapan dengan perlombaan melawan waktu. Setiap tahun semakin banyak kebun memasuki fase tua dan mengalami penurunan produksi, sementara kecepatan peremajaan terlalu lamban dalam mengejarnya. Idealnya, luas peremajaan sawit per tahun dapat mencapai sekitar 3–4% dari total areal agar keseimbangan umur tanaman tetap terjaga.

Karena itu, Indonesia membutuhkan roadmap produktivitas sawit nasional yang benar-benar operasional. Roadmap ini setidaknya harus dibangun dalam empat lapisan.

Pertama, roadmap genetika dan bahan tanam. Pemerintah harus memastikan seluruh kebun baru dan program peremajaan hanya menggunakan benih legal dan unggul. Pengawasan terhadap peredaran benih ilegal harus diperketat dengan sanksi yang berat, sementara akses pekebun terhadap benih unggul harus dipermudah dan diperluas.

Kedua, roadmap agroekologi dan zonasi produktivitas. Indonesia perlu membagi wilayah sawit ke dalam zona-zona produktivitas berdasarkan jenis tanah, curah hujan, topografi, dan tingkat kesesuaian lahan. Dengan demikian, target produktivitas di lahan kelas I tentu berbeda dengan target di lahan kelas II, kelas III, maupun lahan marginal.

Ketiga, roadmap perbaikan manajemen kebun. Pemerintah perlu mendorong standar budidaya minimum, mulai dari pemupukan, konservasi tanah dan air, pengelolaan air, menjaga populasi tanaman, menjaga mutu panen, transportasi TBS, hingga meminimalkan losses di pabrik pengolahan. Dalam jangka panjang, produktivitas sawit juga perlu didorong melalui digitalisasi data pelaporan, pemanfaatan data iklim untuk precision agriculture, penggunaan sensor, serta sistem pemantauan produktivitas yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Geografis.

Keempat, roadmap insentif dan tekanan kebijakan. Selama ini, peningkatan produktivitas terlalu sering diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Padahal negara perlu menciptakan kondisi yang membuat pelaku usaha merasa lebih menguntungkan untuk membenahi kebun daripada membiarkan produktivitas tetap rendah.

Pendekatan pertama adalah insentif ekonomi berbasis kinerja kebun. Pekebun dan perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitas dari baseline usahanya, menggunakan benih legal, menerapkan praktik budidaya yang baik, dan mengikuti agenda keberlanjutan seperti ISPO perlu memperoleh manfaat kebijakan yang nyata. Bentuknya dapat berupa prioritas pembiayaan lembaga keuangan, akses kredit murah, bantuan pupuk bagi petani, dukungan fiskal tertentu, kemudahan akses program strategis, atau skema insentif energi yang dirancang berbasis kinerja produktivitas. Negara perlu mulai mengirimkan sinyal bahwa membenahi kebun adalah tindakan yang secara nyata lebih menguntungkan dibandingkan membiarkan produktivitas tetap rendah.

Pendekatan kedua adalah tekanan regulasi melalui penilaian kebun dan evaluasi legalitas usaha. Produktivitas perlu mulai dijadikan salah satu indikator dalam evaluasi usaha perkebunan, tentu bukan secara serampangan dan bukan sebagai ukuran tunggal. Kebun dengan produktivitas rendah karena keterbatasan kesesuaian lahan atau faktor biologis tertentu tidak dapat diperlakukan sama dengan kebun yang rendah produktivitas akibat penggunaan benih ilegal, lemahnya water management, pembiaran penyebaran hama dan penyakit, penurunan populasi tanaman secara drastis sebelum waktunya, kerusakan lahan akibat pengelolaan yang buruk, atau bentuk pembiaran manajerial lain yang secara nyata menurunkan kinerja kebun.

Namun dalam kasus yang terakhir, keadaan tersebut patut menjadi faktor penekan dalam evaluasi perpanjangan perizinan usaha. Hak atas tanah yang diberikan negara semestinya tidak dibiarkan menopang usaha yang berjalan stagnan akibat pembiaran manajerial yang terus-menerus. Dalam logika ini, produktivitas bukan semata-mata isu ekonomi, tetapi juga cerminan tanggung jawab atas pemanfaatan sumber daya dan hak atas tanah yang diberikan negara.

Dalam jangka panjang, agenda ini juga perlu terhubung dengan reformasi ISPO. Sistem keberlanjutan sawit nasional tidak cukup hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan legal dan lingkungan, tetapi juga perlu didorong agar lebih berorientasi pada kualitas pengelolaan kebun dan peningkatan produktivitas. Dalam praktik ISPO saat ini, berbagai aspek lingkungan dan legalitas telah dirumuskan secara lebih rinci dan dapat menjadi temuan mayor dalam proses audit, sementara aspek produktivitas dan kualitas pengelolaan kebun belum memperoleh penekanan yang setara dan umumnya masih diperlakukan sebagai persoalan teknis biasa.

Padahal, rendahnya produktivitas akibat benih ilegal, tanaman tua, pembiaran populasi tanaman menurun, lemahnya pemupukan, atau buruknya pengelolaan kebun sesungguhnya juga merupakan bentuk inefisiensi dan penyia-nyiaan atas lahan yang telah diberikan negara untuk dibudidayakan. Karena itu, ke depan ISPO perlu dikembangkan agar memberikan tekanan yang lebih kuat terhadap kualitas pengelolaan kebun dan kinerja produktivitas. Kebun yang tertib, menggunakan benih legal, menjalankan praktik manajemen terbaik, dan mampu menunjukkan perbaikan produktivitas semestinya memperoleh posisi yang lebih kuat dalam sistem sertifikasi dan tata kelola usaha sawit nasional.

Semua ini penting, karena Indonesia sedang memasuki fase baru. Program B50 dan wacana pengembangan bahan bakar lain berbasis sawit akan mendorong kebutuhan bahan baku minyak sawit dalam skala yang semakin besar. Jika lonjakan kebutuhan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas, maka Indonesia berisiko menghadapi tekanan yang makin berat terhadap pasokan domestik, ekspor, dan keseimbangan pasar. Dampaknya bukan hanya berupa meningkatnya persaingan antara kebutuhan pangan dan energi, tetapi juga potensi peningkatan harga CPO yang dapat menekan harga minyak goreng di dalam negeri, meningkatkan HIP Biodiesel, dan pada akhirnya memperbesar beban BPDP dalam menopang insentif program biodiesel.

Sebaliknya, jika Indonesia mampu menutup kesenjangan produktivitas, maka peluangnya sangat besar. Indonesia dapat meningkatkan total produksi minyak sawit tanpa membuka lahan baru, memperkuat ketahanan energi, menjaga pasokan pangan, meningkatkan kesejahteraan pekebun dan masyarakat sekitar, sekaligus mempertahankan posisi sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia yang pada akhirnya berkontribusi terhadap devisa, pungutan ekspor, dan pendapatan negara dari bea keluar.

Pada akhirnya, Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan potensi, tidak kekurangan varietas unggul, dan tidak pula kekurangan lahan sawit yang dapat dioptimalkan. Yang masih kurang adalah keberanian untuk menempatkan produktivitas sebagai agenda kebijakan yang dipimpin secara serius, terukur, dan konsisten. Jika B50 benar-benar ingin dijalankan, dan jika bahan bakar lain berbasis sawit juga hendak dikembangkan sebagai bagian dari strategi transisi energi, maka fokus kebijakan tidak bisa berhenti pada perluasan hilirisasi dan penyerapan domestik semata. Semuanya harus ditopang oleh roadmap peningkatan produktivitas yang sistematis, berbasis zonasi, terintegrasi dengan pembenahan bahan tanam, manajemen kebun, PSR, serta instrumen legalitas usaha.

Tanpa roadmap tersebut, Indonesia hanya sedang membangun ambisi hilirisasi di atas fondasi hulu yang rapuh. Dalam artian, roadmap produktivitas sawit tidak boleh lagi dipandang sebagai pelengkap agenda B50, melainkan harus dijadikan prasyarat utama agar strategi energi nasional benar-benar memiliki basis material yang tersedia, efisien, dan berkelanjutan.

Penulis adalah Peneliti Senior di IPOSS yang telah berpengalaman 20 tahun di industri kelapa sawit dan Aktif Sebagai Pengurus di Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia dan Himpunan Alumni IPB

Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis yang disusun untuk kepentingan diskusi kebijakan dan tidak serta-merta mencerminkan pandangan resmi institusi tempat penulis berafiliasi. Angka, asumsi, dan proyeksi yang digunakan dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai ilustrasi kebijakan berdasarkan kondisi dan informasi yang tersedia pada saat penulisan.

source: sawitindonesia

Terlebih, keberadaan bioetanol yang juga telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

“(Roadmap) Ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, yang kalau tidak segera disusun, bisa saja berdampak buruk terhadap upaya pengembangan yang sudah berjalan. ya, bisa saja gagal,” ujar Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Profesor Tumiran, dalam keterangan resminya, Kamis (13/2/2025).

Menurut Tumiran, roadmap yang dibutuhkan tersebut harus bisa menjelaskan dengan detil tentang siapa saja target yang mau dibidik, pelaku yang bakal digandeng hingga strategi pricing yang perlu dijalankan.

Dari sisi produksi, misalnya, Tumiran mencontohkan perlunya data target volume bioetanol yang bakal diwujudkan. Dari data tersebut, perlu juga dipetakan lagi terkait apa saja bahan baku yang dibutuhkan, termasuk opsi-opsi yang bisa dilirik, mulai dari tebu, jagung, singkong, dan sebagainya.

“Jadi semuanya harus ada, lengkap dan jelas di roadmap itu. Ini penting,” ujar Tumiran.

Dengan hingga kini belum juga tersedianya roadmap yang dibutuhkan, Tumiran pun khawatir bakal membawa dampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol itu sendiri.

“Kalau produksi berlimpah lalu tidak terserap, bagaimana? Makanya, harus ada sinergi. Dan skenarionya harus jelas,” ujar Tumiran.

Tidak hanya itu, Tumiran juga mengingatkan pentingnya regulasi harga. Antara lain, pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioetanol untuk BBN.

“Karena bioetanol untuk BBN itu tentu tidak bisa disamakan dengan etanol untuk minuman keras. Itu semua harus dipetakan dulu oleh pemerintah, termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya,” ujar Tumiran.

Pendapat Tumiran tersebut didukung penuh oleh Peneliti Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, yang menilai bahwa roadmap merupakan alat untuk memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar, seperti proyek strategis nasional (PSN).

“Termasuk juga pengembangan bioetanol. Apalagi, proyek ini multisektor,” ujar Acuviarta, dalam kesempatan terpisah.

Mengenai pentingnya roadmap, Acuviarta menjelaskan, karena pengembangan bioetanol tidak bisa hanya dibebankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melainkan juga perlu keterlibatan kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya.

“Para kementerian itu harus berbagi peran untuk pengembangan bioetanol,” ujar Acuviarta.

Mulai dari strategi, kebijakan, program sampai ke pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan, dikatakan Acuviarta, harus bisa diperjelas melalui roadmap, sehingga arah pengembangannya tidak kabur.

Selain itu, diperlukan juga timeline yang jelas, sehingga program bioetanol bisa mudah termonitor dan dievaluasi.

Tanpa roadmap yang terstruktur, dikatakan Acuviarta, bakal membuat para pihak yang terlibat pada program tersebut jadi lebih cenderung berjalan sendiri-sendiri, tanpa bisa berkolaborasi dengan lebih baik dan maksimal.

“Karena peran dan fungsi para pihak yang terlibat dalam pengembangan bioetanol akan menjadi tidak jelas di bagian hulu dan hilirnya,” ujar Acuviarta.***

source: IDXChannel