Oleh sebab itu, pembiayaan retret berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Jadi kami harus memberikan pembekalan kepada kepala daerah baru,” kata Bima kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/3/2025).

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dan koalisi masyarakat sipil melaporkan kegiatan retret ke komisi antirasuah. “Kami pastikan semua sesuai aturan dan prosesnya secara cermat, menimbang semua, tidak ada APBD, semua dibiayai APBN,” ujar Bima.

Bima mengatakan, biasanya, pembekalan kepala daerah di gelar di Jakarta. Namun retreat terpaksa dipindahkan ke Akmil Magelang karena banyak kepala daerah dari Pilkada serentak 2025.

Pemerintah, katanya, harus menyesuaikan setiap perubahan, baik lokasi, waktu, dan jumlah peserta. Retret digelar pada tanggal 21-28 Februari di Akmil Magelang.

“Ada pergeseran tempat yang biasanya di Jakarta, kemudian bertambah karena pesertanya jadi banyak karena serentak. Kalau dulu kan tidak otomatis perlu tempat yang lain, otomatis bergeser ke Magelang,” ujarnya.

Bima menekankan, perubahan-perubahan tersebut tentu berdampak kepada besaran perencanaan anggaran. Kendati demikian, Bima memastikan, penyesuaian perencanaan penganggaran tetap berpedoman kepada aturan berlaku.***

“Pertama kami melihat bahwa retret ini diwajibkan pada setiap kepala daerah untuk ikut serta. Padahal ini tidak ada regulasi yang sah,” kata peneliti PBHI, Annisa Azzahra, di Gedung KPK.

Biaya keikutsertaan kepala daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Padahal menurut Annisa, kegiatan retret seharusnya dibiayai secara penuh oleh APBN.

Berikutnya, Annisa menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam pemilihan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai perusahaan yang mempersiapkan kegiatan retret. Dia menyebutkan, Komisaris Utama dan Direktur Utama LTI merupakan kader Partai Gerindra dan berstatus sebagai pejabat aktif.

“Ditambah lagi, terkait dengan konflik kepentingan, ini dibuktikan dengan tidak adanya proses pemilihan tender yang jelas,” ucap Annisa.

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, yang juga tergabung dalam koalisi tersebut, menilai proses pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan retret ini tidak sesuai prosedur lantaran tidak dilakukan secara terbuka.

“PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru, dan dia mengorganisir program yang sangat besar. Se-Indonesia. Padahal dalam proses pengadaan barang dan jasa ada prinsip kehati-hatian,” kata Feri.

Status kepemilikan PT LTI menuai polemik setelah beredar salinan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan nomor 200.5/628/SJ yang diunggah oleh aktivis Dandhy Laksono di akun X pribadi miliknya. Dalam surat tersebut, tertulis satu klausul bahwa para kepala daerah terpilih mesti menyetorkan sejumlah uang ke PT Lembah Tidar untuk mengikuti kegiatan retret selama delapan hari di Magelang tersebut.

“Biaya akomodasi dan konsumsi disetorkan kepada PT Lembah Tidar Indonesia dengan nomor rekening Bank BRI 368501035699530 sebesar RP 2.750.000 dikali 8 hari (pelaksanaan),” bunyi surat tersebut. Ketika ditelusuri dari situs resmi milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, perusahaan tersebut dimiliki oleh Heru Irawanto. Heru merupakan kader Partai Gerindra yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes.

Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi membantah soal isu kepemilikan PT LTI. “Tidak, itu (PT Lembah Tidar) hanya yang mengelola (lahan) atas perintah waktu itu presiden terpilih (Prabowo) untuk persiapan, hanya mengelola saja. Kepemilikan itu akademi militer,” kata Menteri Sekretaris Negara ini ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Jum’at (14/2/2025).

Prasetyo juga membantah soal isu penyetoran sejumlah uang oleh kepala daerah terpilih ke PT Lembah Tidar tersebut. Ia memastikan, seluruh biaya untuk pelaksanaan retret kepala daerah ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Semua pakai APBN, di Kementerian Dalam Negeri itu (anggarannya),” ujar dia.***

source: tempo

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 500 kepala daerah yang baru dilantik dan akan berlangsung selama sepekan, mulai dari 21 hingga 28 Februari 2025.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, yang mendampingi Gubernur Muzakir Manaf di Jakarta, menyatakan bahwa Gubernur telah tiba di lokasi dan langsung memasuki rangkaian kegiatan retret.

“Bapak Gubernur Muzakir Manaf telah memulai rangkaian acara retret di Akmil Magelang,” ujar Akkar.

Menurut Akkar, retret ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan pembekalan yang lebih mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab kepala daerah.

“Program ini dirancang untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam menjalankan pemerintahan, khususnya dalam implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah,” jelasnya.

Selain itu, Akkar menyebutkan bahwa Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dekfadh), bersama dengan wakil kepala daerah lainnya, akan bergabung pada tanggal 27 dan 28 Februari pada sesi pengarahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat penutupan di Akmil Magelang.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa retret ini akan menghadirkan berbagai pemateri dari beragam latar belakang, termasuk menteri Kabinet Indonesia Maju dan pengajar dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Tidak menutup kemungkinan, beberapa mantan presiden juga akan turut memberikan materi.

Retret ini dirancang untuk membangun ikatan emosional dan kerja sama yang lebih erat antara kepala daerah dengan pemerintah pusat. Melalui harmonisasi ini, diharapkan implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kegiatan retret akan dikemas dalam format diskusi terbuka, memungkinkan para kepala daerah untuk berbagi pengalaman dan tantangan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk saling belajar dan mencari solusi bersama dalam menghadapi berbagai permasalahan di daerah masing-masing.

Dengan adanya retret ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah, demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.***