Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRA Dapil IX, Hadi Surya, menyoroti beberapa hal terkait dokumen RPJMD yang dinilai terlalu ambisius dan tidak realistis.

Hadi menyebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67 persen pada tahun 2030 dinilai terlalu tinggi jika tidak diikuti dengan langkah nyata. Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat investasi, hilirisasi sumber daya alam, dan ekonomi gampong.

Selain itu, Hadi juga mengkritik target IPM yang terlalu rendah dan target pengentasan kemiskinan yang dinilai tidak realistis tanpa basis pendapatan daerah yang kuat.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Selatan, Alja Yusnadi, menjelaskan bahwa Rancangan Qanun RPJMD ini merupakan usul prakarsa eksekutif dan sudah melalui proses dan tahapan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ia juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang menjadi perhatian pemerintah pusat.

Alja Yusnadi juga menyebutkan bahwa DPRK Aceh Selatan sudah menyarankan untuk meningkatkan angka IPM minimal masuk 5 besar provinsi. Ia mengajak semua pihak untuk mendukung Pemerintahan H.Mirwan dan Baital Mukadis menuju Aceh Selatan maju dan produktif.

Dalam waktu dekat, DPRK Aceh Selatan akan menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Qanun RPJMD menjadi Qanun RPJMD Kabupaten Aceh Selatan yang akan dijadikan sebagai pedoman perencanaan pembangunan 5 tahun kedepan.